Menteri Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Lengkap

Minggu, 21 Maret 2021 11:36 WIB

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Saat ditetapkan, Moeldoko belum hadir dan hanya memberikan pernyataan lewat sambungan telepon. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan berkas KLB Demokrat belum lengkap.

Menurut Yasonna, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar telah mengirim surat kepada pihak Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengkapi berkas.

"Kami sudah teliti, Dirjen AHU sudah kirimkan surat, ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021.

Yasonna mengatakan Dirjen AHU melaporkan perkembangan itu kepada dirinya pada Jumat, 19 Maret. Panitia KLB diberikan waktu selama satu pekan untuk menyerahkan berkas-berkas kelengkapan kepada Kemenkumham.

"Kami kan punya waktu tujuh hari, maka kami beri waktu, mungkin Senin (atau) Selasa diberikan kepada kami," ujar Yasonna.

Advertising
Advertising

Yasonna mengatakan Kementeriannya kini menunggu kelengkapan berkas tersebut. Jika lengkap, kata dia, Kemenkumham akan memproses dokumen-dokumen pendaftaran itu. "Jika tidak (lengkap) ya kami ambil keputusan," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Yasonna enggan merinci dokumen apa saja yang belum lengkap dari berkas pendaftaran hasil KLB itu. Namun dia menegaskan Kemenkumham akan meneliti berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kesesuaian pelaksanaan KLB dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Yasonna mengatakan substansi yang akan dinilai ialah persyaratan KLB berdasarkan permintaan dari dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Ihwal izin Majelis Tinggi Partai Demokrat, Yasonna menyebut hal itu masih dapat diperdebatkan.

"Persyaratan dua pertiga untuk DPD, setengah DPC. Ada izin Majelis Tinggi, itu debatable lah. Tapi yang substansi itu tadi kami cek," ucap Yasonna.

Demokrat kubu Moeldoko sebelumnya menyerahkan berkas pendaftaran pada Senin lalu, 15 Maret 2021. Juru bicara KLB Demokrat , Muhammad Rahmad mengatakan berkas-berkas yang didaftarkan di antaranta dasar hukum pelaksanaan KLB, bukti keabsahan KLB Demokrat Deli Serdang, dan hasil KLB. "Total berkas dan dokumen pendukung ada dua kontainer," ucap Rahmad pada Rabu lalu, 17 Maret 2021.

Baca juga: Yasonna Minta AHY dan SBY Tak Asal Serang Pemerintah Soal KLB Demokrat

Berita terkait

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

3 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

4 jam lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

9 jam lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

16 jam lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

23 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 hari lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya