TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memaparkan lima visi kepemimpinan nasionalnya, dalam penutupan Rakernas PKS di Jakarta Selatan, Kamis, 18 Maret 2021. Menurut Syaikhu, lima visi tersebut merupakan warisan dari para pendiri bangsa yang patut dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang pertama, kata Syaikhu, adalah Visi Ketuhanan. Ia mengatakan Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Karena itu, Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara komunis yang mengabaikan peran agama.

Jika ada kebijakan yang berusaha memarginalkan atau menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, Syaikhu menilai hal itu adalah tindakan yang mengkhianati Visi Ketuhanan.

"Oleh karena itu, jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan visi Ketuhanan," kata Syaikhu.

Yang kedua, adalah Visi Kemanusiaan. Ia mengatakan tanggung jawab negara adalah memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia dan memajukan kualitas Sumber Daya Manusia. Indonesia bukan negara kapitalis-liberal yang meletakkan kepentingan pembangunan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan.

"Pemimpin yang memiliki Visi Kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Syaikhu.

Visi ketiga adalah Visi Kebangsaan. Kepemimpinan nasional, kata dia, harus berakar kepada visi kebangsaan yang sama, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, kata Syaikhu, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa.

"Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta Visi Kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan," tutur Syaikhu lagi.

Syaikhu menambahkan, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan yang sama, yakni satu rasa, satu nasib dan satu penanggungan.

"Pemimpin yang ketika berbicara, rakyat bisa memegang teguh kata-katanya. Pemimpin yang ketika bekerja, rakyat bisa menikmati hasil karyanya. Pemimpin yang ketika berbuat salah, berlapang dada menerima nasehat dari rakyat yang dipimpinnya," kata Syaikhu.

Baca juga: Seperti Sukarno dan Soeharto, Pengamat Menduga Jokowi Tergoda Masa Jabatan

<!--more-->

Yang Keempat adalah Visi Kerakyatan. Ia mengatakan Indonesia para pendiri bangsa mewariskan konsep demokrasi permusyawaratan dan perwakilan. Ia melihat belakangan, demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran. Hal ini terlihat dari kebebasan sipil yang semakin menurun, indeks demokrasi terus merosot, dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin menjadi-jadi.

"Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran. Setelah lebih dari dua dekade pasca reformasi, Indonesia gagal melakukan konsolidasi demokrasi," kata Syaikhu.

Ia juga menyinggung wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Menurut dia, wacana penambahan masa jabatan presiden semakin membuat demokrasi Indonesia mundur ke belakang. UUD NRI 1945 pasal 7 telah tegas mengatur masa jabatan Presiden hanya dua periode.

"Pentingnya pembatasan jabatan Presiden adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Syaikhu.

Untuk visi Kelima, adalah Visi Keadilan. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan bukan kepada kekuasaan dan pendukung kekuasaan.

Visi Keadilan, jelas Syaikhu, harus termanifestasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional.

Dalam bidang politik, Ahmad Syaikhu meminta negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi.

"Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila merupakan panduan bagi kita semua," kata Presiden PKS.