TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana menyatakan Pilpres 2024 harus dipandang partai politik sebagai upaya menjaga regenerasi kepemimpinan. Ia menilai saat ini bukan lagi memperdebatkan masa jabatan presiden.

"Regenerasi kepemimpinan di sebuah negara demokrasi inilah sebenarnya landasan kenapa pembatasan kekuasaan penting terus disampaikan," kata Aditya merespons isu masa jabatan presiden tiga periode, Selasa, 16 Maret 2021.

Ia menilai Indonesia telah memiliki komitmen dan harus tetap dijaga bersama bahwa periode kepemimpinan kepala negara memang dibatasi. Di sisi lain, kesepakatan politik di konstitusi atau UUD 1945 memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan presiden.

Menurut dia, kendati isu masa jabatan presiden 3 periode sudah ditegaskan ditolak oleh Presiden Jokowi namun ada hal lainnya. Ia mengatakan hal itu ialah komitmen regenerasi kepemimpinan nasional dari semua elite politik.
"Regenerasi kepemimpinan nasional saat ini sangat penting," tegasnya.

Aditya menuturkan regenerasi penting karena dua hal. Pertama menjaga hakikat konstitusi yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden.
Kedua mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk meramaikan kontestasi Pilpres 2024 sebagai usaha mengedukasi publik akan pentingnya regenerasi politik.

Ia berharap hingga 2024 energi para elite politik dan partai politik ialah fokus menghadirkan calon-calon pemimpin terbaik, bukan memperdebatkan masa jabatan presiden dua periode.

Baca juga: Ingin Amandemen Terbatas UUD, PDIP: Bukan Ubah Masa Jabatan Presiden, Tapi...