TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menceritakan bagaimana pihaknya mengetahui rencana Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Herri mengatakan rencana KLB itu terungkap dari adanya informasi rencana pengiriman alat peraga dari Bandung, Jawa Barat, menuju rumah mantan kader Demokrat Jhoni Allen Marbun dan Muhammad Nazaruddin di Sumatera Utara.

"KLB ini terbaca setelah ada informasi akan adanya pengiriman alat peraga di Sumut yang akan ditujukan ke Pak Jhoni Allen dan Nazaruddin," kata Herri ketika ditemui Tempo di DPP Demokrat, Ahad, 7 Maret 2021.

Menurut Herri, informasi itu sampai ke pihaknya pada Rabu malam, 3 Maret 2021. Malam itu juga ia dan tiga orang lain mendatangi The Hill Hotel and Resort di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun di lokasi acara mereka tak menemukan agenda Partai Demokrat, melainkan acara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Herri dan timnya kemudian mengecek nama-nama peserta dalam kegiatan GAMKI tersebut. Ternyata, kata dia, di antara nama-nama peserta itu tertera nama tujuh petinggi Demokrat yang telah dipecat. Yakni Jhoni Allen, Nazaruddin, hingga mereka menemukan nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Baca: Moeldoko Jadi Ketum KLB Demokrat, Din Syamsuddin: Layak Dipecat Jokowi

"Berarti sudah positiflah bahwa itu acara Partai Demokrat," ujar Herri. Terkait hal ini, GAMKI telah membantah organisasi mereka terlibat dalam kegiatan maupun polemik Partai Demokrat.

Malam itu juga Herri melapor ke DPP Partai Demokrat. Pada Kamis siang, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkap informasi itu lewat akun Twitternya. Setelah itu, kata Herri, penyelenggara KLB Demokrat Deli Serdang langsung mensterilkan area hotel, memblokir jalan, dan melarang siapa pun masuk kecuali peserta acara.

"Mereka tak punya izin resmi dari pemerintah kabupaten dan juga tidak ada izin dari Kepolisian dan izin kerumunan Covid-19 di Sumut, inilah yang kami lihat bahwa KLB ini ilegal," kata dia.

Sekretaris DPD Demokrat Sumatera Utara Meilizar Latif mengatakan informasi ihwal KLB itu sempat simpang siur. Awalnya, kata dia, beredar informasi bahwa KLB bakal digelar di Bali atau Kalimantan. "Dari pengiriman alat peraga itu kami deteksinya langsung ke Sumut," kata Meilizar.

Herri Zulkarnain mengatakan ia pun sempat mengerahkan massa DPD Demokrat Sumatera Utara untuk membubarkan massa di The Hill Hotel and Resort pada Jumat, 5 Maret 2021. Namun mereka tak dapat mencapai lokasi karena keberadaan ormas dan preman-preman yang memukul mundur mereka.

Menurut Herri, ada satu ketua DPC dari Sumatera Utara yang hadir di KLB Deli Serdang itu, yaitu Ketua DPC Humbang Hasundutan. Selain itu ada juga yang diduga hadir dengan memalsukan surat kuasa. "Dalam apel siapa itu lima ketua DPC tidak hadir yang tidak memberitahukan kehadirannya," kata Herri. Ia mengimbuhkan, satu ketua DPC yang dipastikan hadir di lokasi KLB sudah langsung dijatuhi sanksi dengan pemecatan.

KLB Demokrat Deli Serdang digelar pada Jumat, 5 Maret 2021. KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Demokrat menilai KLB itu ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BUDIARTI UTAMI PUTRI