Adegan saat Menteri Sosial Juliari P Batubara (diperankan peran pengganti) bertemu anggota Tim Teknis Mensos Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kukuh Ari Wibowo dan tersangka Pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono, dalam rekonstrusi kasus korupsi bantuan sosial, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Rekonstruksi ini menghadirkan ketiga tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Harry Sidabuke. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa dua pengusaha Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja menyuap Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua bawahannya sebanyak Rp 3,2 miliar. Suap diberikan agar Juliari serta dua bawahannya itu memberikan jatah proyek pengadaan bantuan sosial Covid-19.
"Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut," kata Jaksa KPK Muhammad Nur Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.
Para terdakwa didakwa dalam dua dakwaan terpisah. Jaksa KPK mendakwa Ardian memberikan suap sebanyak Rp 1,95 miliar kepada Juliari. Suap diberikan agar perusahaan Ardian PT Tigapilar Agro Utama dipilih menjadi penyedia bansos Covid-19 tahap 9 dan 10, tahap komunitas dan tahap 12. Total paket yang akhirnya didapatkan oleh perusahaan Ardian sejumlah 115 ribu.
Sementara itu Harry Van Sidabukke didakwa menyuap Juliari dan dua bawahannya sebanyak Rp 1,28 miliar. Suap itu diduga membuat PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Side mendapatkan proyek pengadaan 1,5 juta paket bansos Covid-19.
KPK mendakwa keduanya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini KPK juga menetapkan Juliari Batubara dan dua PPK Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menjadi tersangka. Namun, ketiga orang tersebut masih dalam proses penyidikan.
