Menkes Budi Gunadi Sebut 3 Penyebab Positivity Rate Covid-19 Tinggi Usai Imlek

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 17 Februari 2021 16:21 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan saat apel pengawalan dan pelepasan tim vaksinator di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2021. Kapolri memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan program vaksinasi COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan positivity rate Covid-19 naik setiap usai libur panjang, termasuk saat libur Imlek. Padahal, pemerintah sudah menerapkan pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.

Menurut Budi, kenaikan positivity rate bukan berarti terjadi peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia. Ia mengklaim kasus Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan tren penurunan dalam dua pekan terakhir sebagai dampak dari penerapan PPKM. Hal itu, kata Budi, terkonfirmasi dari data jumlah pasien Covid-19 yang konsisten menunjukkan penurunan, kendati positivity rate naik pasca libur Imlek.

"Jadi, positivity rate naik ini karena sebelumnya jumlah testing turun setiap hari libur, sehingga jumlah kasus terkonfirmasi juga turun. Kebetulan Imlek ini liburnya agak panjang selama empat hari," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Rabu, 17 Februari 2021.

Kendati demikian, Budi mengakui bahwa pemerintah harus berupaya lebih keras menurunkan positivity rate Covid-19 yang masih berada di angka 20 persen.

Budi menyebut Kemenkes memiliki tiga hipotesa yang menyebabkan angka positivity rate di Indonesia masih tinggi. Pertama, disebabkan kendala teknis input data. "Kami mengamati, data positif lebih banyak masuk, data kasus negatif dimasukkan belakangan karena sistem input data yang rumit. Jadi data positif dimasukkan dulu biar segera isolasi sehingga tercatat lebih banyak," ujar Budi.

Untuk itu, ujar dia, Kemenkes sudah menyiapkan sistem aplikasi yang lebih baik sehingga tenaga laboratorium lebih mudah memasukkan data.

Hipotesa kedua, laju kasus tidak sebanding dengan kemampuan testing. "Maka dari itu kami akan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid antigen sehingga bisa lebih cepat dan lebih banyak mendeteksi penularan," ujar Budi.

Ketiga, Kemenkes menengarai masih banyak laboratorium yang belum konsisten memasukkan data spesimen. "Kami akan melakukan komunikasi supaya laboratorium lebih on time sehingga data-data ini bisa menggambarkan keadaan sebenarnya dan kami bisa mengambil kebijakan lebih tepat," tutur Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Sebut Pedagang di 115 Pasar se-Jabodetabek akan Vaksinasi Covid-19

DEWI NURITA

Berita terkait

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

8 hari lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menteri Budi Gunadi Cari Model Penyaluran Anggaran Cegah Stunting

10 hari lalu

Menteri Budi Gunadi Cari Model Penyaluran Anggaran Cegah Stunting

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari model penyaluran dana pencegahan stunting.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

11 hari lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

12 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

13 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

15 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

24 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Pesan Menkes buat Pemudik, Hindari 3 Masalah Kesehatan Ini

39 hari lalu

Pesan Menkes buat Pemudik, Hindari 3 Masalah Kesehatan Ini

Menkes mengatakan tiga masalah kesehatan berikut bisa muncul ketika pemudik terlalu memaksakan diri sehingga membahayakan keselamatan.

Baca Selengkapnya

Daftar Anggota MWA ITB Terpilih 2024-2029, Ada Nama Ignasius Jonan dan Salman Subakat

46 hari lalu

Daftar Anggota MWA ITB Terpilih 2024-2029, Ada Nama Ignasius Jonan dan Salman Subakat

Ignasius Jonan dan Salman Subakat ada di antara empat nama anggota MWA ITB unsur wakil masyarakat. Menunggu pengesahan mendikbudristek.

Baca Selengkapnya