Menkes Minta Tambahan Anggaran Rp 134 T, DPR: Harus Bisa Dijelaskan Rinci

Kamis, 11 Februari 2021 15:47 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal bagi tenaga kesehatan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi dengan menargetkan sebanyak 6.000 orang tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. ANTARA/HO/Setpres-Kris

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani Heryawan berharap Kementerian Kesehatan dapat menjawab tantangan pembangunan kesehatan. Apalagi Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta tambahan anggaran pandemi sebesar Rp 134,4 triliun yang mereka ajukan.

"Angka Rp 134 triliun itu harus mampu menjawab tantangan pembangunan ketahanan kesehatan, baik penanganan pandemi maupun non-pandemi," kata netty saat dihubungi Tempo, Kamis, 11 Februari 2021.

Netty mengatakan jumlah 134 T itu bukan sekadar angka, namun harus dapat dijelaskan secara rinci oleh Menkes dan jajarannya. Ia mencontohkan prediksi kasus positif tahun 2021 sebesar 1,7 juta yang dibuat Kemenkes, seharusnya bukan diperoleh berdasarkan asumsi saja. Harus ada formula yang merujuk pada deret ukur pertambahan kasus yang eksponensial.

Baca juga: Kemenkes akan Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 Lansia untuk Nakes Senior

"Konsekuensinya, kebutuhan penanganan kasus positif baik di rumah sakit maupun tempat-tempat isolasi mandiri dihitung secara rasional. Setiap mata anggaran jelas perencanaan, indikator pencapaiannya, dan dampak yang diharapkan," kata Netty.

Advertising
Advertising

Dalam rapat dengan Komisi IX, Netty mengatakan Kemenkes baru mengatakan tambahan anggaran itu digunakan untuk diagnostik, terapeutik, vaksin, dan penelitian.

Diagnostik meliputi tes dan tracing. Sedangkan vaksin meliputi pengadaan, pelaksanaan, distribusi, dan sistem informasi. Terapeutik meliputi pembayaran klaim, insentif, sarana dan prasarana, isolasi, dan obat-obatan protokol penanganan pandemi Covid-19. Untuk penelitian, ditujukan untuk laboratorium Covid-19 yang terdiri dari riset vaksin, uji klinis, dan penambahan tenaga laboratorium.

Netty mengatakan belajar dari pandemi ini, DPR ingin Pemerintah memiliki roadmap atau peta jalan pembangunan kesehatan yang jelas dan terukur. Pandemi memperlihatkan bahwa sistem dan kapasitas kesehatan Indonesia di titik hilir kewalahan.

"Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun Health Security Preparedness; Kesiapsiagaan Ketahanan Kesehatan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif," kata dia.

Dari anggaran Kemenkes tahun 2021, Netty melihat sebenarnya tidak ada yang baru dan fundamental kecuali belanja kaget penanganan pandemi. Anggaran di Kementerian yang dipimpin Menkes Budi Gunadi ini menjadi besar, kata dia, karena ada pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, cakupan testing, tracing, dan treatment, serta insentif bagi tenaga kesehatan.

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

5 jam lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

8 jam lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

2 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

5 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

5 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

7 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

8 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

9 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

11 hari lalu

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya