TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi kerja Polri dalam menangkap tersangka kasus Pasar Muamalah, Zaim Saidi. Sebab, menurut Wapres, kegiatan keuangan ilegal tersebut tidak sesuai dengan peraturan transaksi yang berlaku di Indonesia.

"Saya kira itu (Polri) tepat sekali karena mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam negara kita. Jadi tidak boleh ada suatu transaksi yang tidak sesuai dengan sistem yang ada di negara kita," kata Wapres Ma'ruf Amin mengutip Antara, Kamis, 4 Februari 2021.

Wapres mengatakan transaksi di Pasar Muamalah menyimpang dari regulasi ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia. Sehingga, langkah hukum yang dilakukan Polri tersebut bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi kekacauan dalam sistem keuangan nasional.

"Masalahnya di sini adalah soal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sistem keuangan kita sudah mengatur bahwa alat transaksi kita menggunakan uang rupiah," tutur Wapres.

Pasar Muamalah beroperasi sejak 2014, berisi belasan pedagang yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang dirham dan dinar. Komunitas perdagangan tersebut dibentuk dengan mengikuti tradisi pasar pada zaman Nabi, termasuk pungutan sewa tempat dan transaksi dengan menggunakan mata uang Arab Saudi. "Penggunaan uang emas atau dirham itu tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di negara kita," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Polisi menetapkan pendiri Pasar Muamalah, Zaim Saidi, sebagai tersangka atas pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan pasal 33 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Baca juga: Polisi: Zaim Saidi Dirikan Pasar Muamalah Depok untuk Ikuti Tradisi Zaman Nabi