Kasus Corona Sudah 1 Juta, Epidemiolog: Harus PSBB Ketat, Jangan Setengah Hati

Rabu, 27 Januari 2021 13:02 WIB

Dua anak bermain di dekat spanduk larangan menjelang berlakunya PSBB Jawa Bali di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Kamis, 7 Januari 2021. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan pemerintah harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serius untuk menekan laju pandemi Covid-19. Saat ini, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 1 juta kasus.

"Pembatasan harus dilakukan sedang sampai berat, daripada kita melakukan Pembatasan yang setengah hati ini tidak bisa menurunkan kasus baru di Indonesia," kata Miko ketika dihubungi, Rabu, 27 Januari 2021.

Miko mengatakan laju penyebaran Covid-19 memang sulit dikendalikan. Namun dia menyoroti angka kematian yang sudah mencapai 28 ribu kasus. Dia berpendapat angka kematian ini semestinya bisa ditekan serendah-rendahnya.

Menurut Miko, yang menakutkan saat ini adalah kapasitas layanan kesehatan yang hampir penuh. Dari satu juta kasus kumulatif, sekitar sepertiga di antaranya merupakan kasus aktif dan memerlukan layanan kesehatan.

"Hampir kebanyakan (dirawat) di Provinsi Jawa Bali penuh, menurut saya ini yang harus hati-hati, ini yang meningkatkan kematian karena Covid-19 di Indonesia," ujar dia.

Advertising
Advertising

Miko mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi setiap langkah yang diambil. Dia menyinggung bercampurnya perspektif kesehatan dan ekonomi, seperti terlihat dari adanya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Namun jangka pendeknya, dia mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan fasilitas layanan kesehatan cadangan. Termasuk kebutuhan dokter, perawat, peralatan medis, hingga pengobatan. Pemerintah daerah hingga level kabupaten pun harus menghitung kembali fasilitas dan tenaga kesehatan yang diperlukan. "Harus dihitung berdasarkan proyeksi kasus sampai Desember 2021," kata Miko.

Dia juga kembali mengingatkan bahwa tes harus diperbanyak dan dilakukan merata. Selama ini, kapasitas tes masih belum seimbang antara satu daerah dan lainnya. "Karantina harus serius, isolasi harus serius, contact tracing harus serius," ujar dia. Makanya, ia menyarankan PSBB diperketat agar bisa menekan laju penularan.

Baca juga: Lapor Covid Sebut Layanan Kesehatan di Pulau Jawa dalam Kondisi Genting

Berita terkait

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

9 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya

Guru Besar FKUI Sebut Cuaca Panas Juga Berdampak pada Layanan Kesehatan

1 hari lalu

Guru Besar FKUI Sebut Cuaca Panas Juga Berdampak pada Layanan Kesehatan

Bukan hanya masyarakat biasa, cuaca panas juga berpotensi menghambat tenaga medis memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

3 hari lalu

Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

Seorang dokter bedah Palestina terkemuka dari Rumah Sakit al-Shifa di Gaza meninggal di penjara Israel setelah lebih dari empat bulan ditahan.

Baca Selengkapnya

3 Alasan Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri

6 hari lalu

3 Alasan Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri

Ini strategi Bethsaida Hospital untuk menarik pasien berobat di dalam negeri

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

9 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

9 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

18 hari lalu

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.

Baca Selengkapnya

Perempuan Mahardhika Nilai Penahanan Anandira Puspita Bersama Bayi Berpotensi Mereviktimisasi Korban

19 hari lalu

Perempuan Mahardhika Nilai Penahanan Anandira Puspita Bersama Bayi Berpotensi Mereviktimisasi Korban

Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Tyas Widuri, menilai penahanan Anandira Puspita dan bayinya berpotensi mereviktimisasi korban dugaan perselingkuhan suaminya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

19 hari lalu

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

2.700 Perawat Dikerahkan di Tengah Mogok Massal Dokter Korea Selatan

24 hari lalu

2.700 Perawat Dikerahkan di Tengah Mogok Massal Dokter Korea Selatan

Korea Selatan masih didera pemogokan massal para dokter. Ribuan perawat disiagakan.

Baca Selengkapnya