TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana program luar biasa penanganan stunting di Indonesia. Hal ini diputuskan usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Januari 2021.

"Telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers daring.

Muhadjir mengatakan BKKBN nantinya akan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang memiliki perpanjangan tangan sampai di tingkat daerah. Ia mengatakan Jokowi juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten/kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi, serius dalam memiliki kepedulian dan kesungguhan untuk ikut serta menangani stunting.

"Angka stunting kita masih relatif tinggi yaitu 27,6 persen tahun 2019 dan diperkirakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan akibat dari wabah Covid-19," kata Muhadjir.

Program penuntasan stunting ini, dilakukan untuk mengejar target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024. Untuk mengejar target ini, Muhadjir mengatakan setidaknya tiap tahun harus ada penurunan stunting sebanyak 2,7 persen.

Penunjukan BKKBN sebagai pemimpin, kata Muhadjir, dilakukan karena pemerintah menggunakan landasan hukum berupa Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia mengatakan nantinya, pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran, tapi juga pembangunan keluarga yang integral dengan upaya penurunan angka stunting.

Muhadjir mengatakan bila anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif. Dari data Bank Dunia, angka stunting di angkatan kerja Indonesia saat ini jumlahnya mencapai 54 persen.

"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Dan inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," kata Muhadjir.

Baca juga: Perpres 8/2021 Diteken, Jokowi Dorong Realisasi Komponen Cadangan