Ini Daftar Janji Listyo Sigit Prabowo saat Fit and Proper Test di DPR

Kamis, 21 Januari 2021 04:56 WIB

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kanan) dan Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) salam hormat saat mengantarkan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021. Komisi III DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon tunggal Kapolri Komjem Pol Listyo Sigit Prabowo yang telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi bidang hukum kompak menyepakati pengangkatan Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan itu diambil setelah penyampaian pandangan fraksi-fraksi selepas uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

“Pimpinan dan anggota Komisi tiga DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri Jenderal Idham Azis, dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry membacakan keputusan, Rabu, 20 Januari 2021.

Herman mengatakan Komisi Hukum DPR akan segera mengirim surat kepada pimpinan DPR terkait hasil fit and proper test calon Kapolri. Dia berharap pimpinan DPR segera menindaklanjutinya dengan mengagendakan rapat paripurna. Seluruh fraksi menerima dan menilai Listyo Sigit layak menjadi Kapolri. Hanya ada sedikit catatan untuk Sigit. Fraksi Demokrat meminta Sigit memastikan Polri berdiri di atas kepentingan semua kelompok dan golongan.

Anggota Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtera Dimyati Natakusumah juga membacakan sejumlah catatan. Di antaranya, PKS meminta Polri bertindak adil dan profesional dalam menangani isu-isu ekstremisme dan radikalisme."Serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut. Penting untuk ditegaskan bahwa ekstremisme dan radikalisme merupakan musuh bersama," kata Dimyati.

Menanggapi persetujuan Komisi Hukum DPR atas pengangkatan dirinya sebagai Kapolri, Listyo Sigit menunjukkan gestur berterima kasih dengan menangkupkan kedua telapak tangan di depan muka, kemudian memberi hormat. Berikut Tempo rangkum sejumlah pernyataan Listyo saat menjalani uji kelayakan alias fit and proper test di Komisi III DPR:

1. Perbaiki budaya polri

Calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan memperbaiki budaya Kepolisian agar tak ada lagi potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini disampaikan Sigit saat ditanya terkait kasus Djoko Tjandra yang menyeret anak buahnya di Badan Reserse Kriminal Polri.

<!--more-->

"Tentunya kami akan memperbaiki budaya Polri, agar interaksi-interaksi itu bisa kami hindari, itu tidak lepas agar kita bisa menghindari potensi penyalahgunaan wewenang," kata Sigit saat fit and proper test di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 20 Januari 2021.

Sigit mengatakan akan menanamkan budaya Polri yang profesional kepada setiap anggotanya agar mereka tidak terjerumus pada potensi penyalahgunaan wewenang. Salah satunya, Sigit mengatakan akan memperkuat mekanisme pengawasan di internal Kepolisian. "Sistem pengawasan kuat yang tadi saya sampaikan itu bagian dari upaya menyelamatkan anggota supaya tidak terperosok atau tidak jatuh," ujar dia.

2. Menghidupkan Pam Swakarsa

Listyo Sigit mengatakan akan mengaktifkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa. Dia mengatakan pelibatan Pam Swakarsa ini dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Tentunya ke depan Pamswakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas," kata Sigit saat fit and proper test di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 20 Januari 2021.

Sigit menyebut nantinya Pam Swakarsa juga akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. Alasannya, kata dia, supaya Pam swakarsa dapat terhubung dengan petugas Kepolisian.

Rencana menghidupkan Pam swakarsa sebenarnya sudah dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis kendati menuai banyak protes dari kelompok masyarakat sipil. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Danu Pratama mengkritik Sigit yang justru ingin melanjutkan rencana ini.

3. Bersinergi dengan ulama

Dalam pidatonya, Listyo Sigit mengatakan akan menjalin sinergi dengan semua pihak untuk mengarusutamakan moderasi beragama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyebut sinergi ini perlu demi mencegah intoleransi dan radikalisme.

"Kalau di wilayah Banten dulu dikenal dengan sinergi umara dan ulama, ini akan kami lakukan sehingga ke depan kami akan mencegah terkait hal-hal yang akan berdampak pada intoleransi dan radikalisme," kata Sigit saat fit and proper test di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 20 Januari 2021.

<!--more-->

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Banten ini berujar akan berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas berbasis agama, dan para pemangku kepentingan lainnya. Termasuk juga melibatkan para ahli dan kelompok masyarakat sipil demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila. "Demi meningkatkan kesadaran masyarakat atas pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat, termasuk jaminan beribadah," ujar dia.

Sigit juga membeberkan rencananya terkait pemeliharaan kamtibmas dari bahaya terorisme. Dia menyebut upaya deteksi dini akan menjadi langkah utama untuk mengedepankan pendekatan lunak. Dalam deteksi dini terorisme, kata Sigit, Kepolisian akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penangggulangan Terorisme, kelompok masyarakat sipil, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama.

4. Tindak lanjuti rekomendasi Komnas HAM soal Laskar FPI

Listyo Sigit menyebut akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) atau insiden Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Hal itu disampaikan Sigit menjawab pertanyaan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera Dimyati Natakusumah.

"Terkait extrajudicial killing yang direkomendasi Komnas HAM, posisi dan sikap kami mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas," kata Sigit di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.

Namun di sisi lain, Listyo Sigit mengatakan Kepolisian akan tetap melakukan penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Shihab. Dia mengatakan keselamatan rakyat harus tetap dijaga. "Kami akan ikuti (rekomendasi Komnas HAM), namun harus dibedakan bahwa protokol kesehatan harus tetap kami tegakkan karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Kepala Bareskrim ini.

5. Bekerja sama dengan KPK

Listyo Sigit berencana memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan hubungan Kepolisian dengan KPK saat ini sangat baik.“Terkait dengan KPK sampai dengan saat ini hubungan kami dengan KPK sangat baik,” kata Listyo saat menjalani fit and proper test di DPR, Rabu, 20 Januari 2020.

Listyo mengatakan akan mempertahankan hubungan tersebut. Menurut dia dalam beberapa kasus polisi melakukan koordinasi dengan KPK sejak awal penyelidikan dan penyidikan. “Ini menunjukkan kami terbuka untuk hal yang sifatnya investigasi,” kata dia.

Listyo Sigit mengatakan Polri siap bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan. Dia berharap kerja sama antar lembaga itu dapat memajukan penegakan hukum di Indonesia. Bila perlu, kata Listyo, polisi juga terbuka bila KPK melakukan supervisi kasus, baik dengan mengambil alih atau mempertanyakan suatu kasus yang mangkrak.

“Jadi kami dalam posisi sangat solid dengan KPK dan tentunya komitmen kami tentu bagaimana mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan,” tutur Listyo.

BACA: Anak Buah Terseret Kasus Djoko Tjandra, Listyo Sigit Bakal Perbaiki Budaya Polri

ADAM PRIREZA | M ROSSENO AJI | BUDIARTI UTAMI

Berita terkait

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

12 menit lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

2 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

2 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

2 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

4 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

4 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

6 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Alasan KPAI Tolak Wacana Pengenaan Pajak pada Judi Online

8 jam lalu

Alasan KPAI Tolak Wacana Pengenaan Pajak pada Judi Online

KPAI menyatakan pengenaan pajak pada judi online akan membuat masyarakat menganggap judi sebagai sesuatu yang legal.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

22 jam lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

23 jam lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya