Demokrat Sebut Penetapan Tersangka Mulyadi oleh Polisi Tendensius dan Politis

Sabtu, 5 Desember 2020 13:47 WIB

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat angkat suara ihwal penetapan tersangka pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai penetapan tersebut tendensius dan politis.

"Kami menghargai dan menghormati proses hukum yang berjalan, namun hendaknya penegak hukum dapat berlaku adil untuk menilai persoalan ini secara jernih, proporsional, dan adil," kata Kamhar dalam keterangannya kepada Tempo, Sabtu, 5 Desember 2020.

Kamhar mengatakan pemilihan kepala daerah adalah sebuah kontestasi politik. Jika tak cermat dan tepat menilai situasi dan mengambil langkah, kata dia, sangat mungkin penanganan hukum akan dinilai beralasan politis.

Penetapan tersangka Cagub Sumbar ini bermula dari adanya laporan oleh seseorang bernama Yogi Ramon Setiawan. Pelapor menduga Mulyadi melakukan kampanye melalui media televisi lebih awal dari jadwal.

Advertising
Advertising

Mulyadi diduga berkampanye karena tampil di acara "Coffee Break" di TV One pada Kamis, 12 November 2020. Padahal, jadwal kampanye di TV baru dimulai 22 November-2 Desember 2020.

Kamhar Lakumani mengatakan Mulyadi hanya menghadiri undangan dari TV One, bukan sebagai penggagas acara. Menurut dia, cagub Sumbar ini hanya merespons pertanyaan dari host. Ia pun mengaku yakin masyarakat Sumatera Barat bisa menilai hal ini secara jernih dan obyektif. "Masyarakat pasti tahu bahwa ini tendensius dan dimotori oleh kompetitor," kata Kamhar.

Menurut Kamhar, hal ini justru menjadi afirmasi bahwa hasil survei yang menempatkan Mulyadi-Ali Mukhni unggul adalah valid. Sehingga, kata dia, kompetitor terdorong menggunakan segala cara untuk menjegal mereka.

Di Pilgub Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni berhadapan dengan pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri (Gerindra), Fakhrizal Genius Umar (Golkar, NasDem, PKB), dan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy (PKS, PPP).

Kamhar mengatakan Demokrat akan memberikan pendampingan dan advokasi bagi Mulyadi-Ali Mukhni. "Partai Demokrati adalah partai yang taat azas. Kami menghargai proses hukum yang berjalan."

Berita terkait

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

3 jam lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

4 jam lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

23 jam lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

23 jam lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

2 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

3 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

5 hari lalu

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Baca Selengkapnya

Setelah Gaduh Ferienjob Jerman, Giliran Mahasiswa Magang Kerja ke Hungaria Mengadu ke Hotline Bareskrim Polri

6 hari lalu

Setelah Gaduh Ferienjob Jerman, Giliran Mahasiswa Magang Kerja ke Hungaria Mengadu ke Hotline Bareskrim Polri

MIrip dengan keluhan peserta Ferienjob di Jerman, sejumlah mahasiswa magang kerja di Hungaria menyebut proram ini bukan magang melainkan TKI.

Baca Selengkapnya