TEMPO Interaktif, Jakarta:Penambahan dan pensiagaan aparat kepolisian telah dilakukan untuk mengantisipasi terganggunya kestabilan nasional akibat kenaikan bahan bakar minyak. Kami telah mensiagakan untuk menghadapi kemungkinan itu, kata Kapolri Jendral Pol. Da Bachtiar kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan (Rakor Polkam), di gedung Kementerian Polkam, Kamis (2/1). Seperti diketahui, mulai Kamis pukul 00.00 WIB tadi malam, pemerintah telah menaikkan harga BBM yang lebih tinggi dari harga batas atas yang telah ditetapkan sebelumnya. Bukan hanya itu, pemerintah juga telah menaikkan tarif listrik, telpon dan tiket kereta api kelas ekonomi. Selanjutnya, Kapolri menyatakan keyakinannya bahwa tindakan pemerintah menaikkan tarif tersebut telah diikuti dengan langkah-langkah lain. Dengan begitu, beban masyarakat bisa lebih ringan sehingga tidak timbul masalah di masyarakat. Hal senada dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Menurut dia, jumlah subsidi yang dikembalikan ke masyarakat lebih besar. Misalnya, dari segi energi, untuk minyak tanah sekitar Rp 13,5 triliun, dan untuk listrik sekitar Rp 4,5 triliun. Mungkin ada kompensasi lagi yang kita minta. Diharapkan dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 4 triliun. Tapi, ini butuh pengesahan DPR, kata dia. Ditegaskan, kompensasi tambahan ini dikhusukan untuk rakyat yang betul-betul menderita dan betul-betul merasakan dampak dari pencabutan subsidi ini. Kita minta pengertian masyarakat tentang adanya keadilan bahwa dulu sebetulnya subsidi ini tidak tepat sasaran, tandas Purnomo. Menurut menteri, dulu BBM murah banyak dinikmati oleh kaum menengah ke atas. Sekarang yang dilakukan pemerintah adalah menghilangkan subsidi, tetapi mengubahnya dari subsidi harga ke subsidi langsung. ang diberi adalah masyarakat lewat dana kompensasi BBM, ujarnya. (D.A Candraningrum - Tempo News Room)