Machfud Arifin Dekati Anak Eks Sekjen PDIP, Djarot: Bagian Politik Pecah Belah

Kamis, 19 November 2020 15:50 WIB

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin (kedua kiri) dan Mujiaman (ketiga kanan) memperlihatkan poster dengan nomor urut usai rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 September 2020. ANTARA FOTO/Moch Asim

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Machfud Arifin menggunakan strategi memecah belah di Pilkada Kota Surabaya 2020. Menurut Djarot, Machfud memakai strategi ini lantaran tak memahami manajemen pemerintahan yang baik.

Machfud Arifin dinilai memecah belah lantaran mendekati anak mantan Sekretaris Jenderal PDIP Sutjipto, Jagad Hari Seno. Ia juga merupakan kakak dari Wisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus kader PDIP yang urung dicalonkan menjadi calon wali kota Surabaya di Pilkada 2020 ini.

"MA telah melakukan politik devide et impera ala kolonialisme Belanda," kata Djarot dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

Djarot mengatakan politik pemecah belah selama masa kolonial selalu dilawan oleh seluruh anak bangsa, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Partai Nasional Indonesia.

Menurut Djarot, terasa kurang elok jika tim Machfud Arifin menjalankan politik adu domba. "Termasuk apa yang dilakukan oleh Mat Mochtar. Sebab itu cara kolonial yang ditentang arek-arek Surabaya," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.

Advertising
Advertising

Djarot mengatakan Dewan Pimpinan Pusat PDIP telah memecat Mat Mochtar lantaran membelot mendukung Machfud Arifin dan Mujiaman. Padahal, PDIP mengusung Eri Cahyadi - Armuji sebagai calon wali kota-wakil wali kota Surabaya.

Djarot mengatakan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri sudah berkontemplasi sebelum mengambil keputusan mencalonkan Eri-Armuji. Bahkan kata Djarot, Megawati tak mau menerima tamu, termasuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Dengan demikian keputusan benar-benar jernih, tulus, untuk masa depan Kota Surabaya. Eri diputuskan sebagai calon karena kepemimpinannya, sosok muda, berprestasi di Surabaya," kata dia.

Sebagai seorang insinyur, Djarot melanjutkan, Eri juga dianggap mampu membuat perencanaan dan desain kemajuan bagi Surabaya, Indonesia, dan dunia. Djarot pun meyakini Eri-Armuji semakin kuat saat berhadapan dengan Machfud-Mujiaman yang mengantongi mayoritas dukungan dan logistik besar.

Eri, kata dia, akan semakin kuat justru karena gemblengan dan kepungan. Ia menyebut apa yang terjadi justru membuktikan masyarakat Surabaya memiliki keberanian untuk memilih pemimpin muda, jujur, berpengalaman, dan visioner.

"Jadi ketika Surabaya dikepung, seperti halnya ketika Sekutu mengepung Surabaya, perlawanan rakyat untuk mendukung pemimpin yang baik akan semakin kuat," ucap Djarot.

Berita terkait

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

1 jam lalu

Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

Said juga merespon soal adanya kabar pertemuan dengan Khofifah dengan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

6 jam lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

9 jam lalu

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

9 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

13 jam lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

1 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

1 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

1 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya