Komnas HAM Usul ke Jokowi Hari HAM Internasional Jadi Peringatan Kenegaraan

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 16 November 2020 15:40 WIB

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM menyampaikan secara langsung usulan atau rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar memperingati Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengusulkan agar presiden tidak hanya berpidato soal Hari HAM Internasional pada tahun ini, tetapi sekaligus dijadikan seremonial kelembagaan negara setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM.

"Siapa pun nanti yang memimpin negara ini, setiap 10 Desember menjadi komitmen negara kita untuk menghormati HAM. Oleh karena itu, pidato kenegaraan diharapkan menjadi suatu seremoni kenegaraan," ujar Damanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 16 November 2020.

Taufan mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sudah mengangkat agenda HAM sebagai isu penting, bahkan sebelum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencetuskan deklarasi HAM pada tahun 1948. "Pendiri bangsa kita mengangkat isu mengenai HAM sebagaimana dalam konstitusi, jauh sebelum deklarasi HAM 1998 tercetus," ujar dia.

Taufan Damanik mengharapkan peringatan Hari HAM Internasional menjadi bagian peneguhan komitmen bangsa dan negara dalam setiap kebijakan pembangunan yang berbasiskan prinsip HAM.

"Itu yang kita sebut peradaban Indonesia ke depan, itu harusnya berbasis nilai-nilai HAM. Kalau kita membangun, tolong perhatikan ada kepentingan masyarakat lain yang tidak boleh diganggu. Kalau kita menegakkan hukum, koridor hukum dan HAM juga harus dipatuhi," ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Komnas HAM, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

DEWI NURITA

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya