Temuan LP3ES: PDIP dan Golkar Jadi Sasaran Kemarahan Publik soal UU Cipta Kerja

Reporter

Friski Riana

Senin, 19 Oktober 2020 06:01 WIB

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak Omnibuslaw" saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 16 Oktober Oktober 2020. Aksi tersebut menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sudah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Associate Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Tomi Satryatomo, mengatakan bahwa peta percakapan parpol pro dan kontra mengenai UU Cipta Kerja memperlihatkan kemarahan publik tertuju pada PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

"Kita bisa lihat baik di PDIP maupun di Golkar muncul ekspresi kemarahan luar biasa," kata Tomi dalam webinar, Ahad, 18 Oktober 2020.

Temuan ini berasal dari analisa LP3ES Media Analytics pada 3-13 Oktober 2020. Tanggal 3 Oktober merupakan sidang pengesahan tahap I DPR. Sedangkan 13 Oktober, pemerintah mengumumkan draf final RUU Ciptaker.

Cakupan pantauan percakapannya adalah Twitter dan media massa (400 media online nasional dan daerah). Subyek pantauannya adalah isu Omnibus Law atau RUU Ciptaker, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan PKS.

Berdasarkan emotional analysis, Tomi mengatakan PDIP didominasi rasa marah yang kuat, diikuti rasa kaget dan takut. Kemarahan ini seiring dengan insiden mikrofon mati. Sedangkan Golkar didominasi rasa marah yang luar biasa kuat, diikuti rasa kaget dan rasa percaya. "Betapa marahnya netizen kepada kedua parpol ini," kata dia.

Advertising
Advertising

Kemudian top tagar yang ditujukan ke PDIP juga didominasi kemarahan, kata-kata kasar, makian, dan PKI. Misalnya, tagar RezimPenjahatKonstitusi dicuit 1.225 kali, TenggelamkanPDIP, BatalkanOmnibusLaw, BangsatBangsa.

Golkar juga diisi tagar berupa kemarahan, kata-kata kasar, makian. Namun tidak muncul kata PKI. Tagar yang muncul, misalnya DPRRIKhianatiRakyat, RezimPenjahatKonstitusi, BangsatBangsa.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

36 menit lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

1 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

2 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

2 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

3 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

3 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

3 jam lalu

PDIP Minta PTUN Buktikan KPU Lakukan Maladministrasi Penetapan Gibran Sebagai Cawapres

Menurut Gayus Lumbuan, putusan PTUN bisa memvalidasi bahwa KPU telah melakukan maladministrasi dalam tahapan pilpres

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

4 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

4 jam lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

4 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya