Berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo Lakukan Diplomasi Pertahanan

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Kamis, 15 Oktober 2020 15:49 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kementerian Pertahanan/TNI TA 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memulai perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat, Kamis, 15 Oktober 2020. Ia datang atas undangan dari pemerintah Amerika Serikat.

"Pak Prabowo mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 beraktivitas di Amerika Serikat," ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis, 15 Oktober 2020.

Dahnil mengatakan Prabowo akan bicara tentang kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Hal ini, kata dia, melanjutkan berbagai kerjasama yang sudah dilakukan selama ini. Ia juga direncanakan bertemu dengan sejumlah tokoh di sana.

"Bertemu dengan banyak pihak terutama terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat," kata Dahnil.

Sebelumnya, Dahnil mengatakan Prabowo selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Ia menyebut hal ini sesuai dengan prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara.

Advertising
Advertising

Prabowo sebelumnya diketahui dicekal untuk datang ke Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan tuduhan keterlibatan dia dalam pelanggaran HAM di masa lalu.

Belakangan, sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo kerap berhubungan dengan perwakilan dari Amerika. Pada September lalu, ia menerima utusan dari Pentagon, James H Anderson. Adapun pada Agustus, ia juga berhubungan telepon dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark T Esper.

Berita terkait

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

6 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

6 jam lalu

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

7 jam lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

7 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

8 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

8 jam lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

8 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

8 jam lalu

Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

Dalam Kajian Pusat Studi Konstitusi Unand, Feri Amsari menyatakan Indonesia hanya membutuhkan 26 menteri.

Baca Selengkapnya