TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi sorotan saat rapat paripurna pengesahan UU Cipta Kerja, Senin, 5 Oktober 2020. Aksinya yang diduga mematikan mikrofon saat politikus Partai Demokrat, Irwan atau Irwan Fecho, sedang interupsi tertangkap kamera salah satu stasiun televisi dan menjadi viral.

Nama Puan pun menjadi trending topic di Twitter bersamaan dengan #DPRPenghianat. Video tersebut menampilkan Puan dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sempat berdiskusi singkat saat politikus Demokrat bicara. "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha.." belum sempat Irwan menyelesaikan kalimatnya saat Puan mematikan mikrofon.

Saat itu, tangan Puan terlihat bergerak dan seakan menekan suatu tombol. Di saat bersamaan, suara Irwan hilang.

Aksi Puan ini mendapat kritik dari petinggi Partai Demokrat, Andi Arief. "Anggota Fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Marahani," cuitnya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dalam sidang paripurna kemarin, anggota Fraksi Partai Demokrat memang beberapa kali melontarkan interupsi. Mulai dari Benny Kabur Harman, Didi Irawadi Syamsuddin, hingga Irwan. Azis selaku pimpinan sidang pun memberikan kesempatan mereka bicara.

Interupsi Demokrat bermula saat Benny meminta agar pimpinan sidang mengizinkan fraksinya menyampaikan pandangan soal RUU Cipta Kerja. Sidang sempat memanas saat Benny dan Azis saling adu argumen. Puncaknya seluruh anggota fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out.

"Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan," kata anggota Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman saat rapat paripurna lalu. Sebelumnya, Azis Syamsuddin yang memimpin sidang merasa sudah cukup memberikan kesempatan bicara kepada Demokrat. Azis beberapa kali mematikan mikrofon anggota Demokrat yang tengah berbicara. Ia juga mengancam akan meminta Benny Harman dikeluarkan dari ruang sidang lantaran terus berbicara sambil berdiri dari kursinya.

Partai Demokrat tidak setuju jika RUU Cipta Kerja disahkan. Mereka satu sikap dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun keduanya tetap mengikuti proses pembahasan sejak awal di Badan Legislasi DPR RI.

BUDIARTI PUTRI UTAMI