Mahfud Md: Tidak Masalah Komnas HAM Berbeda Sikap dengan Pemerintah
Senin, 5 Oktober 2020 14:10 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menggelar kampanye Gerakan Indonesia Tertib memakai masker di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, pada Minggu pagi, 30 Agustus 2020. TEMPO | Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO Jakarta Komnas HAM boleh saja berbeda dengan pemerintah.
Sebab, kata dia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 menjadikan posisi Komnas HAM pro yustisia. "Secara teknis Komnas Ham dapat berbeda dengan pemerintah dalam menangani masalah HAM, tapi itu tidak masalah," kata Mahfud Md saat peluncuran Laporan Kinerja Komnas HAM, Senin, 5 Oktober 2020
Mahfud menyinggung bahwa penegakan konstitusi diarahkan pada 2 hal. Pertama perlindungan juga penegasan hak asasi manusia dan yang kedua adalah perubahan struktur ketatanegaraan yang bisa melindungi HAM.
Mahfud mengatakan terbentuknya Komnas HAM adalah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pelanggaran HAM di masa orde baru.
“Atas desakkan internasional akan banyaknya kasus pelanggaran HAM, pemerintah membentuk Komnas HAM dengan sebuah keputusan Presiden," kata dia.
Advertising
Advertising
ALEXANDRA HELENA
Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM
1 hari lalu
Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM
Di rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Natalius Pigai menyebut dirinya pernah menjadi juru parkir
Baca Selengkapnya
Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai
3 hari lalu
Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai
Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?
Baca Selengkapnya
Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali
4 hari lalu
Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali
PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?
5 hari lalu
Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?
Komnas HAM menyatakan usulan 4 RUU masuk Prolegnas bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah atau pembuat kebijakan.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer
6 hari lalu
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer
Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal
Baca Selengkapnya
Soal Peran Zarof Ricar Sebagai Makelar Kasus Sejak 2012, Mahfud MD: Hakim Sudah Pensiun pun Bisa Diadili
6 hari lalu
Soal Peran Zarof Ricar Sebagai Makelar Kasus Sejak 2012, Mahfud MD: Hakim Sudah Pensiun pun Bisa Diadili
Mahfud MD meminta Kejagung menelusuri seluruh hakim yang pernah berhubungan dengan Zarof Ricar untuk jual beli putusan.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD Duga Rp 1 Triliun yang Ditemukan di Rumah Zarof Ricar Titipan Hakim Lain
6 hari lalu
Mahfud MD Duga Rp 1 Triliun yang Ditemukan di Rumah Zarof Ricar Titipan Hakim Lain
Uang itu, kata Mahfud MD, mungkin milik hakim-hakim atau orang berperkara yang menitipkan uangnya dan belum sempat disampaikan oleh Zarof Ricar.
Baca Selengkapnya
KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM
7 hari lalu
KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM
Laporan serangan bom molotov ke kantor redaksi Jubi tidak pernah ditindaklnjuti oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya
Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM
7 hari lalu
Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM
Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.
Baca Selengkapnya
Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online
7 hari lalu
Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online
Komnas HAM mencatat permasalahan yang sering dilaporkan ihwal status hubungan kerja, klaim jaminan kesehatan, hingga pembatasan hak untuk berserikat.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
56 menit lalu
12 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
