Bawaslu Temukan Kampanye Pilkada 2020 di 35 Daerah Langgar Protokol Covid-19

Reporter

Antara

Jumat, 2 Oktober 2020 05:30 WIB

Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menunjukan nomor urut setelah dilakukan pengundian di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 24 September 2020. KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada Sabtu (26/9/2020) mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan terjadinya pelanggaran protokol Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye di Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada 28-30 September 2020 di 35 kabupaten/kota.

"Tim kampanye belum memastikan protokol kesehatan selama kampanye," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat Webinar Mappilu PWI bertema Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya pada Kamis, 1 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu, 35 kabupaten/kota itu di antaranya Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Makassar, dan Sorong Selatan. Dalam pengawasan yang dilakukan selama tiga hari, Afifuddin menyebutkan, Bawaslu menemukan pelaksanaan kampanye di 582 titik di 187 kabupaten/kota.

Perinciannya, kata dia, pertemuan terbatas tatap muka sebanyak 250 kegiatan (43 persen), penyebaran bahan kampanye 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga 99 kegiatan (17 persen). Lalu kampanye media sosial 64 kegiatan (11 persen) dan kampanye dalam jaringan 11 persen.

Dari data tersebut, Afifuddin menyampaikan, bisa menjadi refleksi bahwa pertemuan tatap muka masih menjadi metode kampanye yang diandalkan pasangan calon atau tim kampanye paslon di Pilkada 2020. Padahal, kata dia, pilihan kampanye yang dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung berpotensi sekali menyebarkan Covid-19 sehingga perlunya mematuhi protokol kesehatan.

"Hampir separuh metode kampanye dilakukan tatap muka. Ini membutuhkan betul peran semua pihak untuk memastikan Pilkada yang sehat, berkualitas, dan berbudaya dengan mematuhi protokol kesehatan," ujar Afifuddin.

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya