TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Achmad Syafii Ma’arif mengingatkan adanya kekuatan-kekuatan yang ingin menggagalkan model pemilihan presiden secara langsung. Ia menyebut diantaranya penisunan TNI yang tergabung di Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI). “Banyak kelompok datang pada saya. Pensiunan TNI, bekas ABRI yang lama. Pepabri. Menurut mereka negara ini akan habis. Saya rasa tidak,” ujar Syafii menjawab Tempo News Room seusai diskusi di Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (26/6). Ia tidak bisa menebak motif dibalik upaya penggagalan mekanisme yang telah disetujui MPR pada amandemen tahap ketiga itu. Dengan menebak-nebak, ia berkata, “Yah mungkin ada motivasi yang lurus, jujur, karena mereka melihat amandemen itu tidak dikerjakan secara bagus. Tidak dikerjakan secara mendalam.” Lebih lanjut Syafii menjelaskan kalangan penolak mengusulkan dibentuk Komisi Konstitusi untuk menggarap amandemen UUD 1945 secara lebih baik dan mendalam, dibanding yang dikerjakan MPR. “Tetapi mengerem amandemen itu juga nggak bisa. Artinya kita membendung roda yang sedang berputar akan berbahaya akan terpelanting,” ujarnya. Dia sendiri pada posisi amat mendukung mekanisme pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Alasannya, rakyat bisa memberikan suara langsung terhadap pemimpin yang dikehendaki. Tidak lewat lembaga perwakilan seperti partai politik dan parlemen. Berkaitan penolakan itu, menurut Syafii, ada skenario menunda pemilihan presiden langsung pada Pemilu 2009. Bukan 2004. Alasan yang dipakai, yakni rakyat tidak siap dengan model itu. “Kita cobalah. Jadi jangan dikatakan rakyat tidak siaplah,” ujarnya. Syafii menolak meletakkan perdebatan pemilihan presiden langsung itu dalam perspektif untung rugi bagi kekuatan Islam di negeri. “Saya tidak mau mengkotak-kotakan lagi Islam atau bukan. Yang penting demi kekuatan bangsa. Kembali lagi ke masalah dikotomi antara Islam dengan nasionalis, itu sudah kuno,” tandasnya. (Bernarda Rurit)