Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam forum Sidang Majelis Umum PBB menegaskan pentingnya kesetaraan bagi setiap negara untuk nantinya dapat mengakses vaksin Covid-19.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses yang setara untuk vaksin yang aman dan dengan harga yang terjangkau,” kata Presiden (Jokowi) dalam Sidang Umum ke-75 PBB secara virtual, Rabu, 23 September 2020.
Presiden Jokowi mendorong perkuatan kerja sama dalam penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Menurut Kepala Negara, vaksin akan menjadi “game changer” dalam perang melawan pandemi.
“Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat, ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia,” ujar Jokowi.
Selanjutnya, dari sisi ekonomi, Presiden Jokowi menegaskan reaktivasi kegiatan ekonomi harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan “global supply chain” yang ada saat ini. Ia mengatakan aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia.
“Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama, bekerja sama, dan bekerja sama. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama,” tutur Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.