DPR Minta Kemendikbud Tak Sembarangan Hapus Mata Pelajaran Sejarah

Reporter

Egi Adyatama

Minggu, 20 September 2020 19:09 WIB

Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020. Sejumlah isu-isu terkini seperti soal pembayaran spp lewat fitur Gobilss di aplikasi GoPay juga dibahas dalam rapat tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar lebih berhati-hati jika berencana menghapus suatu mata pelajaran dalam rangka penyederhanaan kurikulum. Termasuk terkait isu penghapusan mata pelajaran sejarah yang belakangan ramai.

"Saya kira nanti akan jadi banyak reaksi. Karena jurusan sejarah, sastra sejarah di universitas banyak atau di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK, itu juga ada jurusan khusus sejarah," kata Faqih saat dihubungi Tempo, Ahad, 20 September 2020.

Hal ini membuat SDM untuk jurusan sejarah sebenarnya berlimpah. Jika isu penghapusan atau membuat sejarah menjadi mata pelajaran pilihan itu terjadi, maka nasib para lulusan sejarah ini dinilai Faqih akan tak jelas.

"Ini kan tak sederhana. Artinya kalau toh mau menyederhanakan kurikulum, harus juga memperhatikan hal-hal seperti itu. Nanti potensi SDM mau seperti apa, ditugasi apa mereka kalau ternyata menjadi opsional atau bahkan dihilangkan," ujar Faqih.

Faqih mengingatkan bahwa mata pelajaran sejarah sangat penting bagi anak-anak Indonesia. Pelajar, ia sebut, harus memahami sejarah panjang perjuangan para pendiri bangsa dalam memerdekakan Indonesia.

Advertising
Advertising

Kemendikbud sudah membantah kabar penghapusan mata pelajaran sejarah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan mata pelajaran sejarah akan tetap ada dan diajarkan di tiap generasi anak Indonesia.

Baca juga: Kemendikbud Bantah Bakal Hapus Mata Pelajaran Sejarah

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

8 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

10 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Isu Kabinet Prabowo Banyak Beredar, PGRI Berpesan Jangan Mudah Ubah Kurikulum Pendidikan

2 hari lalu

Isu Kabinet Prabowo Banyak Beredar, PGRI Berpesan Jangan Mudah Ubah Kurikulum Pendidikan

PGRI mengingatkan bahwa pemerintahan baru di bawah Prabowo jangan dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya