Ingin Perbaiki Gedung, Komnas HAM Ajukan Tambahan Anggaran Rp 22,8 Miliar

Selasa, 15 September 2020 21:30 WIB

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kedua kiri) mendengarkan pengaduan keluarga mahasiswa alm. Randi dan alm.Yusuf Kardawi di Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Keluarga kedua mahasiswa bersama KontraS dan Amnesty meminta Komnas HAM membantu mengawal kasus pengungkapan kematian korban. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tambahan ini diperlukan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari penanganan kasus hingga perbaikan gedung.

"Kami sangat mengharapkan kerja sama, dukungan, dari bapak ibu semoga isu HAM bisa semakin maju di tengah dinamika republik kita," kata Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 15 September 2020.

Taufan mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar ini akan dialokasikan di antaranya untuk perbaikan gedung Komnas HAM di Menteng dan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, sebesar Rp 5,5 miliar. Taufan mengatakan, Komnas HAM sebelumnya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 361 miliar untuk perbaikan gedung.

Namun, Menteri Sekretaris Negera Pratikno menawarkan untuk mencarikan gedung lain. Maka dari itu Komnas menarik usulan tambahan anggaran Rp 361 miliar dan hanya mengajukan Rp 5,5 miliar untuk perbaikan gedung di Menteng yang sudah tergolong tua.

Adapun kantor Komnas HAM di Hayam Wuruk, kata Taufan, memerlukan pengadaan mebel. Ia mengatakan Komnas HAM sudah berkali-kali diingatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengoptimalkan penggunaan kantor di Hayam Wuruk itu.

Advertising
Advertising

Selain perbaikan gedung, tambahan anggaran akan digunakan untuk sistem pengolahan data terpadu sebesar Rp 4,6 miliar, peningkatan peran Komnas HAM di level internasional sebesar Rp 5,8 miliar, kemudian rekomendasi usulan konsep penanganan dan/atau penyelesaian konflik agraria sebesar Rp 2,5 miliar, dan sarana prasarana di era flexible working arrangement di kantor Komnas HAM Jakarta dan enam kantor perwakilan sebesar Rp 4,3 miliar.

Taufan mengatakan, Komnas HAM sebelumnya mendapatkan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 100,23 miliar. Angggaran ini terbagi menjadi dua, yakni Rp 77,4 miliar untuk Komnas HAM dan Rp 22,7 untuk Komnas Perempuan.

Di akhir Rapat Dengar Pendapat hari ini, Komisi III DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Komnas HAM sebesar Rp 22,8 miliar tersebut.

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

9 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

11 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

12 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

14 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya