TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi salah memberikan perintah dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan untuk menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi.

“Salah, kasih perintah ke orang yang salah,” kata Pandu kepada Tempo, Selasa, 15 September 2020.

Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebelumnya mengaku diperintah Jokowi agar menekan kasus Covid-19 dalam dua pekan di 9 wilayah.

Sembilan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Daerah tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus Covid-19 yang masih aktif.

Untuk menekan kasus Covid-19, Pandu menyarankan agar Jokowi langsung berkomunikasi ke kepala daerah masing-masing provinsi. “Dan melakukan koordinasi dengan para pembantu-pembantunya untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Pandu.

Jokowi, kata Pandu Riono, juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi yang teratur agar tujuan bisa tercapai. Juru wabah UI ini juga mengatakan cara tersebut merupakan prinsip manajemen pemerintahan yang efektif. “Tidak perlu komite dalam merespons pandemi. Tidak efektif,” katanya.