TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil menantang Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda Pilkada 2020. Hal tersebut disampaikan Nasir usai menilai situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang dianggap semakin tak terkendali.

"Kalau dia konsisten menangani kesehatan masyarakat, dia perlu memikirkan opsi menunda atau mengundur pilkada. Seharusnya dia mempertimbangkan itu," ujar Nasir saat dihubungi pada Sabtu, 12 September 2020.

Politikus PKS itu mengatakan bahwa sebelumnya sudah memberikan usulan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan tegas terkait penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada. Ia mengaku sudah menyarankan jika ada calon peserta yang melanggar agar didiskualifikasi.

"Berani enggak KPU? Mereka bilang dalam perpu tidak diatur masalah ini, belum pandemi waktu itu katanya," ucap Nasir. Ia pun mengatakan, dalam kondisi luas biasa seperti saat ini, maka solusinya tidak bisa standar.

"Kalau penerapan, perlindungan masyarakat, biasa saja, lalu sanksi biasa saja tidak ekstra, ya sama artinya negara menuntun warga ke lubang Covid-19," kata Nasir melanjutkan.

Penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 banyak diusulkan sejumlah pihak. Tak hanya Nasir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut bersuara agar pilkada diundur.

Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, meminta pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR menunda Pilkada 2020 sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir, atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya.

Pasalnya, ia melihat kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami tren peningkatan, terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada.

Selain itu, berdasarkan data pemerintah per 10 September 2020 juga menunjukkan peningkatan sebaran. Perkembangan kasus kumulatif pada hari itu menunjukkan peningkatan sebanyak 3.861 kasus.

"Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena kesehatan dan keselamatan baik penyelenggaraan, paslon, dan pemilih dipertaruhkan," katanya.

ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA