KPU Sampaikan Tak Wajib Umumkan Peserta Pilkada yang Positif Covid-19

Jumat, 11 September 2020 11:30 WIB

Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua KPU Arief Budiman bersama Anggota KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 November 2019. Kedatangan Ketua KPU untuk melaporkan hasil penyelenggaraan Pileg & Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan sampai saat ini komisi tidak mengumumkan para calon kepala daerah di Pilkada 2020 yang positif Covid-19. Pasalnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan KPU mengumumkan kandidat Pilkada yang positif terinfeksi virus corona ke publik.

"Saya kira demikian juga yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 selama ini," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 11 September 2020.

Menurut Raka Sandi, KPU menyerahkan mekanisme penanganan Covid-19 kepada petugas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk kegiatan pelacakan kontak dekat dari para kandidat yang positif Covid-19.

"Itu sudah ada mekanismenya dan juga sudah berjalan selama ini. Tentu kepatuhan semua pihak terhadap protokol kesehatan, termasuk keterbukaan dan kejujuran terkait hasil swab tentang status Covid-19 apakah positif atau negatif sangat diperlukan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Budiman mengatakan per Kamis, 10 September 2020, sebanyak 60 orang bakal calon kepala daerah dinyatakan positif Covid-19 setelah dilakukan tes usap (swab test). Mereka yang positif ini tersebar di 21 provinsi.

Advertising
Advertising

Ia berujar jika ada calon kepala daerah yang positif Covid-19 setelah terdaftar maka statusnya sebagai peserta pilkada tidak akan batal. Hanya dia tidak bisa mengikuti sejumlah tahapan Pilkada 2020 selanjutnya.

Menurut Arief, meski calon kepala daerah itu positif Covid-19 KPU tetap memberikan hak yang sama dengan peserta lainnya. Bila yang bersangkutan masih dalam isolasi mandiri atau perawatan saat hari pemungutan suara tiba, KPU akan melayaninya menggunakan hak suara.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

13 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

3 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya