Demokrat Harap Dampak Ucapan Puan Maharani soal Sumbar Cepat Diperbaiki

Sabtu, 5 September 2020 14:35 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meninjau Pameran Rempah-Rempah di Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 11 Januari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengakui ucapan Puan Maharani berdampak terhadap Mulyadi-Ali Mukhni, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diusung partainya. Meski begitu, Kamhar berharap dampak itu bisa segera diatasi.

"Tentunya ada dampak, kami berharap damage effect-nya bisa dikelola dan bisa di-recovery dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 September 2020.

Kamhar mengatakan belum ada komunikasi dan konfirmasi terkait kemungkinan mengembalikan dukungan dari PDIP untuk pasangan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar. Ramai diberitakan, Ali Mukhni menyatakan ia dan Mulyadi akan memulangkan dukungan partai partai banteng. "Belum ada komunikasi dan konfirmasi," kata Kamhar.

Menurut Kamhar, Demokrat menilai pernyataan Puan Maharani terkait Sumatera Barat dan Pancasila sebatas retorika. Ia mengatakan semua memahami secara substansi bahwa Sumbar dan Pancasila tak bisa dipisahkan.

Di sisi lain, politikus Demokrat Cipta Panca Laksana mengaku menyarankan kepada Mulyadi agar mengembalikan dukungan dari PDIP. Panca juga mengklaim Mulyadi pada dasarnya menyetujui saran tersebut.

Advertising
Advertising

"Daripada memberi efek negatif. Toh, dukungan PD (Partai Demokrat) dan PAN (Partai Amanat Nasional) sudah cukup," kata Panca lewat akun Twitternya, @panca66. Panca membolehkan cuitannya dikutip.

Persoalan bermula saat pengumuman calon kepala daerah-wakil kepala daerah dari PDIP pada Rabu, 2 September lalu. Seusai membacakan rekomendasi untuk Mulyadi-Ali Mukhni, Puan melontarkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi pendukung Pancasila.

Ucapan Puan itu menuai kritik dari sejumlah pihak. Sejumlah politikus PDIP sudah memberikan klarifikasi untuk meluruskan pernyataan Puan itu, tetapi polemik belum berakhir.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

11 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

12 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

12 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

13 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

14 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

15 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

15 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

15 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

16 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya