Protes Pilkada, Ribuan Orang Rusak Kantor KPU Wamena

Reporter

Editor

Senin, 29 September 2008 19:35 WIB

TEMPO Interaktif, TIMIKA:Ribuan pendukung beberapa pasang calon bupati Wamena yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, Senin (29/9) mengamuk dan merusak Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Bapeda Wamena. Para pendukung beberapa calon bupati ini bergabung menjadi satu dan menyerbu Kantor KPU di Jalan Yos Sudarso, Wamena. Namun tak satu pun anggota KPU yang terlihat. Massa pun mengamuk dan menghancurkan kaca jendela kantor. Tak puas, mereka bergeser ke kantor Bapeda dan menghancurkan kaca jendela kantor pemerintahan itu pula. Mereka juga membakar honay (rumah adat) yang berada di halaman rumah pejabat daerah. Aksi protes ini sebenarnya adalah puncaknya. Sebelumnya, para pendukung kandidat bupati itu sempat mengancam anggota KPU. Mereka dituding bermain dengan KPU Propinsi yang tidak merespon keinginan mereka, menunda pilkada Wamena. Hingga Senin (29/9), pasangan calon bupati Wamena yang siap maju pemilihan bupati adalah pasangan Bartolemus Parayage-Daud Wanma, Musa Mabel-Dani Panggabean, Budiman Kogoya-Yunus Metlama, Wempi Wetipo-John R Banua, dan pasangan Nikolas Jigibalom-Ribka Haluk Direktur Reskrim Polda Papua, Komisaris Besar Paulus Waterpauw mengatakan , Senin (29/9) sore, mengatakan Polda Papua masih memantau situasi Wamena. Belum ada laporan dari Polres Wamena, saya baru mendarat di Timika, kata Waterpauw. Waterpauw menambahkan, Polda Papua belum memutuskan apakah akan menambah pasukan ke Wamena atau tidak. Tetapi dari Wamena dilaporkan situasi keamanan sudah mulai terkendali. Kepolisian, kata Waterpauw, masih menyelidiki massa yang mengamuk dan melakukan pengrusakan terhadap perkantoran pemerintah. Tetapi dari Wamena dilaporkan massa yang mengamuk adalah gabungan dari pendukung beberapa kandidat calon bupati yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Belum diperoleh informasi calon-calon bupati yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Tjahjono EP

Berita terkait

KAMI Ikut Menyuarakan Penundaan Pilkada Serentak 2020

23 September 2020

KAMI Ikut Menyuarakan Penundaan Pilkada Serentak 2020

Kata Din Syamsuddin, penundaan pilkada sejalan dengan pikiran KAMI bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan.

Baca Selengkapnya

Perludem Anggap Pilkada 2020 Digelar Desember Terlalu Berisiko

17 Mei 2020

Perludem Anggap Pilkada 2020 Digelar Desember Terlalu Berisiko

Selain masalah kesehatan, ada pula risiko menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

KPU akan Kaji Usulan Soal Penundaan Kembali Tahapan Pilkada 2020

16 Mei 2020

KPU akan Kaji Usulan Soal Penundaan Kembali Tahapan Pilkada 2020

Beberapa pihak meminta KPU menunda kembali tahapan Pilkada 2020 sampai pandemi Covid-19 rampung.

Baca Selengkapnya

Perpu Pilkada Desember Terbit, Kemendagri: Bisa Ditunda Lagi

6 Mei 2020

Perpu Pilkada Desember Terbit, Kemendagri: Bisa Ditunda Lagi

Skenario terburuk jika Covid-19 belum tuntas, kemungkinan Pilkada ditunda lagi berdasarkan persetujuan bersama KPU, DPR dan Pemerintah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpu Penundaan Pilkada, Begini Isinya

5 Mei 2020

Jokowi Teken Perpu Penundaan Pilkada, Begini Isinya

Jokowi meneken Perpu terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya