Nadiem Sebut Banyak Mispersepsi Program Organisasi Penggerak

Reporter

Tempo.co

Kamis, 27 Agustus 2020 14:39 WIB

Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi Program Organisasi Penggerak atau POP selama satu bulan. Hasilnya, 1 dari 3 organisasi yang sempat mundur dari POP telah menyetujui bergabung kembali dalam program tersebut.

"PBNU, Alhamdulillah sudah menyetujui kembali ke Program Organisasi Penggerak. Harapan kami adalah Muhamadiyah dan PGRI, kami sedang dalam diskusi, dan intensif untuk menyelesaikan isu struktur dan kriteria organisasi penggerak," kata Menteri Nadiem dalam Raker dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, 27 Agustus 2020.

Kendati demikian, berdasarkan evaluasi Kemendikbud, Nadiem justru melihat mispersepsi terkait program tersebut. Nadiem mengatakan banyak pihak memahami bahwa POP merupakan program implementasi atau afirmasi yang mengalokasikan dana pemerintah untuk implementasi dana pendidikan.

Nadiem menegaskan POP merupakan program sayembara atau prototyping mengenai bagaimana kiat-kiat yang dimiliki berbagai macam organisasi di Indonesia.

Model-model tersebut yang kemudian akan dipelajari Kemendikbud untuk dijadikan kebijakan nasional. "Sehingga semakin banyak organisasi kecil dan besar yang berpartisipasi, semakin kaya data yang kami dapatkan," kata Nadiem.

Advertising
Advertising

YEREMIAS A. SANTOSO

Berita terkait

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

7 jam lalu

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar.

Baca Selengkapnya

Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

23 jam lalu

Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

Suswono menuturkan generasi muda Jakarta harus memiliki wawasan global tanpa melupakan identitas budayanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

1 hari lalu

Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

Salah satu perbedaan yang menonjol dari bahasa isyarat Bisindo dan Sibi adalah jumlah tangan yang digunakan.

Baca Selengkapnya

FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

2 hari lalu

FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

Dia menyoroti adanya kecurangan yang mencoreng integritas pendidik dan peserta didik bila Ujian Nasional kembali diterapkan.

Baca Selengkapnya

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

6 hari lalu

Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

7 hari lalu

Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.

Baca Selengkapnya

Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

7 hari lalu

Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Provinsi Kaluga, Rusia, mendorong kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya