Megawati: Saya dan Pak Jokowi Dibilang Komunis, Dimana Nalarnya?

Rabu, 26 Agustus 2020 18:55 WIB

Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020. ANTARA/Syaiful Hakim

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan Pancasila adalah pijakan utama partainya dalam berpolitik. Oleh sebab itu, Megawati mengaku sangat heran atas tudingan pihak-pihak yang mengatakan Bung Karno, PDIP, hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai komunis.

"Saya dan Pak Jokowi Dibilang Komunis, Dimana Nalarnya?," kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP Gelombang II, yang dilaksanakan secara daring, Jakarta, 26 Agustus 2020.

Ia melanjutkan bahwa Pancasila itulah tempat WNI berpijak untuk politik. "Kita ini partai nasionalis. Semua inspirasinya datang dari proklamator kita yang orang boleh saja tak senang, malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan," ucapnya.

Dalam pidatonya tersebut, Megawati menceritakan perjalanan karir politiknya sejak pertama kali menjadi anggota DPR RI hingga menjadi Presiden. Ia bahkan mengaku pernah di-screening tentara ketika hendak maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR ketika zaman mendiang Pak Harto.

"Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI. Kalau saya PKI, karena dia yang meloloskan, bukan saya minta," tandas Megawati.

Mantan Presiden ke-5 RI tersebut juga menegaskan kepada para calon kepala daerah harus meladeni rakyat sesuai ideologi Pancasila. Ia mengecam segala bentuk intoleransi yang berpotensi memecah-belah negara. Ditegaskan Megawati, para calon kepala daerah PDIP, tak punya cara lain, harus menjadi nasionalis yang berideologikan Pancasila.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa sebagai presiden RI Kelima, sama seperti Presiden Jokowi, dirinya memiliki bintang tanda pangkat khusus.

"Jadi ngomong itu hati-hati. Mulut itu pikiran anda. Bayangkan. Pak Jokowi dipaksa harus mundur. Loh saya sampai mikir, siapa yang milih dia terus ada orang bilang suruh mundur. Padahal mekanismenya sangat jelas presiden itu dipilih oleh rakyat. Itu gambaran pelajaran politik," ujarMegawati.

Advertising
Advertising

YEREMIAS A. SANTOSO

Berita terkait

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

7 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

7 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

11 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

11 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

11 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

12 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

12 jam lalu

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet mendatang.

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

13 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

13 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya