TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahri melaporkan pencegahan korupsi mencapai hasil 58,52 persen. Hal itu merupakan hasil dari 6 program yang dipilih sebagai bagian dari aksi strategi nasional KPK.

“Kami laporkan kepada bapak presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik,” ucap dia dalam kegiatan Stranas KPK pada Rabu, 26 Agustus 2020.

Adapun pencapaian tersebut mencakup utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar 58,52 persen, e-katalog dan market place untuk pengadaan barang dan jasa sebesar 61,79 persen, lalu keuangan desa sebesar 83,33 persen.

Kemudian, penerapan manajemen antisuap sebesar 66,75 persen, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan sebesar 47,15 persen, dan reformasi birokrasi sebesar 65,06 persen.

Selain itu, lanjut Firli, pemerintah provinsi Bali mencapai nilai 75 persen atau paling baik dibandingkan daerah lainnya. Adapun Jawa Barat dan Kepulauan Riau menempati posisi di bawahnya dengan nilai masing-masing 71, 88 persen.

Pada tingkat kementerian/lembaga, ujarnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi yang terbaik dengan nilai 93,74 persen. Selanjutnya, Badan Informasi Geospasial sebesar 83,95 persen, serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar 77,79 persen

“(Ini hasil) kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pemberantasan korupsi,” kata Firli.

MUHAMMAD BAQIR