TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, menteri berlatarbelakang partai politik aman dari reshuffle. Khususnya bagi para menteri yang merangkap ketua umum di partai koalisi. "Ada menteri anti-reshuffle, yakni ketum parpol. Sampai kiamat tak mungkin di-reshuffle," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Kamis, 20 Juli 2020.

Adi berujar publik sudah menuntut adanya reshuffle. Dia memprediksi perombakan ini dilakukan sebelum Oktober 2020. Adi menilai untuk reshuffle jilid pertama, kemungkinan hanya menteri yang berasal dari kalangan profesional yang terancam diganti.

Sebab, Jokowi perlu menjaga stabilitas politik. "Hanya keadaan darurat yang membuat menteri parpol bakal di-reshuffle. Itu pun penggantinya dari kader parpol bersangkutan," ujar Adi.

Ada tiga menteri yang merupakan ketua umum partai politik di kabinet, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang Ketua Umum Partai Golkar, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Reshuffle itu pilihan rumit. Antara tuntutan kerja maksimal dan kepentingan politik. Jokowi mesti pandai menjaga keseimbangam ini," kata Adi.

Menurut Adi, sebenarnya kecenderungan publik terhadap sosok yang perlu di-reshuffle sudah mencuat melalui berbagai survei kepuasan kinerja. Selain dari sana, Adi juga mengatakan citra menteri selama ini juga akan menjadi pertimbangan. "Menteri yang suka bikin gaduh juga layak reshuffle. Selain tak kerja maksimal bikin gaduh pula. Dosanya berlipat," ujar Adi.