Kaderisasi Partai, Alasan PDIP Ikut Seleksi Koordinator PKH Kemensos

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 3 Agustus 2020 19:05 WIB

Presiden Jokowi berswafoto dengan ibu-ibu penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Ciracas, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. Pemerintah meningkatkan jumlah uang dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019 hingga dua kali lipat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga menengah kebawah di Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan ihwal surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berisi instruksi kepada para kader untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) kabupeten/kota tahun 2020.

Menurut Hasto, instruksi tersebut merupakan bagian dari fungsi utama dan tradisi demokrasi yang dijalankan partai dalam rangka melakukan kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. "Partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis," ujar Hasto lewat keterangan tertulis, Senin, 3 Agustus 2020.

Surat instruksi itu, kata Hasto, ditujukan mendorong para kader untuk aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, salah satunya dalam program PKH. "Dan partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat," ujarnya.

Surat yang diteken Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Nusyirwan Soejono pada 15 Juli 2020 itu menginstruksikan kepada DPC PDIP mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut dengan memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Ketentuan itu diatur dalam surat Kemensos Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor 1125/3.4/KP.02.01/7/2020, tanggal 8 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Koordinator Kabupaten/Kota PKH Tahun 2020.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan tidak tahu-menahu ihwal surat instruksi DPP PDIP tersebut. "Itu wewenang DPP PDIP. Saya tidak pernah sekalipun minta dibuatkan surat seperti itu," ujar Juliari saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Agustus 2020.

Advertising
Advertising

Menurut Juliari, proses rekrutmen dan seleksi PKH yang berlangsung di Kemensos terbuka untuk umum dan tidak ada pengkhususan untuk kelompok tertentu. "Saya juga tidak pernah terlibat di urusan rekrutmen pendamping karena hal tersebut sudah ada mekanismenya yang sudah berjalan bertahun-tahun," ujar kader PDIP ini.

DEWI NURITA

Berita terkait

Pakar Sebut Sikap Oposisi Ganjar Bisa Mewakili PDIP

5 menit lalu

Pakar Sebut Sikap Oposisi Ganjar Bisa Mewakili PDIP

PDIP dinilai lebih realistis jika mengambil sikap oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Surabaya: Hasil Survei Tunjukkan Elektabilitas Eri Cahyadi Masih Tertinggi

31 menit lalu

Pilkada 2024 Kota Surabaya: Hasil Survei Tunjukkan Elektabilitas Eri Cahyadi Masih Tertinggi

Pasangan petahana Eri Cahyadi-Armuji mendaftar ke PDIP untuk maju dalam Pilkada 2024 Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

1 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang Begini soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta

2 jam lalu

Hasto PDIP Bilang Begini soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta

Nama Ahok dan Anies digadang-gadang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Apa kata Hasto PDIP?

Baca Selengkapnya

Hasto Sebut Putusan PDIP Jadi Koalisi atau Oposisi akan Dibahas dalam Rakernas V

2 jam lalu

Hasto Sebut Putusan PDIP Jadi Koalisi atau Oposisi akan Dibahas dalam Rakernas V

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, partainga menyadari tantangan pemerintahan ke depan yang tidak ringan.

Baca Selengkapnya

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

3 jam lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Mulai Besok, PDIP Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jakarta

3 jam lalu

Mulai Besok, PDIP Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jakarta

DPD PDIP mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Peminat bisa mulai mendaftar besok.

Baca Selengkapnya

3 Poin Deklarasi Oposisi Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

3 Poin Deklarasi Oposisi Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Prabowo

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendeklarasikan untuk beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut 3 poin deklarasi Ganjar.

Baca Selengkapnya

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

4 jam lalu

Peluang Duet Ahok-Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024

Nama Ahok dan Anies masuk dalam bursa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Bahkan keduanya disandingkan sebagai duet Ahok-Anies.

Baca Selengkapnya

Hasto Sebut Deklarasi Ganjar Tak akan Gabung Pemerintahan Prabowo Cerminan Sikap PDIP

5 jam lalu

Hasto Sebut Deklarasi Ganjar Tak akan Gabung Pemerintahan Prabowo Cerminan Sikap PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan baru Prabowo-Gibran adalah cerminan sikap partainya.

Baca Selengkapnya