TEMPO.CO, Jakarta - Istana akhirnya menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Komite Covid-19 baru yaitu Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan karena persoalan kesehatan dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, tidak bisa dipisahkan.

Belajar dari banyak negara, kata Pramono, negara yang terlalu heavy menangani masalah kesehatan, persoalan ekonominya malah terabaikan. "Makanya istilah presiden itu, kita harus mengatur rem dan gas, mana yang harus diseimbangkan agar pesoalan ekonomi bisa diselesaikan, persoalan kesehatan juga bisa diselesaikan," ujar Pramono via telekonferensi dari Kantor Presiden, Selasa, 21 Juli 2020.

Menurut Pramono, sejauh ini penanganan Covid-19 sudah dilakukan dengan baik, sehingga pemerintah juga mulai memperhatikan masalah pemulihan ekonomi. "Melihat waktu ke waktu, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 semakin baik dan menggembirakan, maka ekonomi juga harus ditangani dengan baik. Keseimbangan ini penting," ujar Pramono.

Perpres Nomor 82 Tahun 2020 diteken Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020 dan diundangkan pada hari yang sama. Perpres ini mengatur pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang terdiri dari tiga unsur, yakni; Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite Kebijakan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, terdapat pula Ketua Pelaksana Komite, yang dijabat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Erick bertugas mengkordinir antara Satgas Pemulihan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

"Semua bertanggung jawab kepada persiden, presiden langsung memonitor, mengontrol semua penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Pramono Anung yang mewakili Istana.

DEWI NURITA