INFO NASIONAL-- Hasil penelitian, kajian, dan pengumpulan data untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, akan efektif ketika diterapkan melalui kebijakan pemerintah. Untuk itu beberapa lembaga seperti Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) harus bekerjasama.

“Semua sebaiknya melalui riset kolaboratif dan melibatkan berbagai peneliti sehingga hasilnya bisa diaplikasikan dan valid. Jadi kita wajib membangun ekosistem inovasi yang terpadu,” ujar Hadiat, Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas yang berbicara dalam acara diskusi KSIxChange ke-24 melalui webinar bertema “Penyelarasan Riset Pandemi Covid-19 dalam Proses Pengambilan Kebijakan yang Berkelanjutan dan Inklusif”, Selasa (30/6) lalu.

Hadiat menuturkan, Bappenas telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan studi bersama dengan lembaga riset yang lain, upaya pemulihan pasca-Covid, penguatan manajemen penanganan bencana pandemi, dan penyusunan kebijakan yang fokus dalam penanggulangan pandemi.

Bappenas juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan pemerintahan yang tangguh dan masyarakat yang produktif dan aman. Setiap pemerintahan di daerah wajib menyampaikan data laporan harian melalui sistem Bersatu Lawan Covid (BLC). Selain itu menginisiasi jumlah rapid tes Covid-19 yang lebih masif agar data orang yang reaktif maupun positif lebih akurat.

Beberapa waktu silam, Bappenas telah meluncurkan Dashboard Nasional Menuju Normal Baru untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan status pandemi Covid-19 di setiap wilayah secara real-time. Dengan kebijakan “satu pintu” ini, upaya pemerintah mengatasi masalah dan dampak pandemi lebih terorganisir dan tepat guna.

Selain Bappenas, Kemenristek/BRIN juga membangun ekosistem serupa, yakni Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang terdiri dari 24 lembaga. Diantaranya lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), BUMN, Kementerian Kesehatan, BPOM, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), rumah sakit, PPBT (perusahaan pemula berbasis teknologi), dan universitas.

“Dalam tiga bulan, kami telah membentuk konsorsium yang tugasnya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat,” kata Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Ali Ghufron Mukti.

Ada empat program yang dilakukan oleh Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, yakni pencegahan, skrining dan diagnosis, alat kesehatan dan pendukung, serta terapi. Mereka telah membuat berbagai instrumen kesehatan, mulai dari alat untuk tes, pengobatan, kontrol, hingga riset tanaman yang dapat menunjang imunitas tubuh.

KSIxChange adalah diskusi interaktif yang di inisasi Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. KSIxChange yang dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah berjalan di koridor yang tepat.

Gelaran diskusi KSIxChange #24 mempertemukan supply terhadap demand dari produk pengetahuan/riset yang tersedia antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenristek/BRIN dan LIPI untuk membahas penyelarasan dalam kajian yang dibutuhkan para pengambil kebijakan pada situasi pandemi Covid-19 saat ini. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan diskursus publik dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. (*)