PKS Minta Jokowi Tak Cuma Mengeluh dan Ancam Rombak Kabinet

Senin, 29 Juni 2020 15:57 WIB

Pipin Sopian, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Awal karier politiknya dimulai dari staf ahli DPR. Foto: Pipin Sopian

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menilai teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran kabinetnya menunjukkan lemahnya kepemimpinan Presiden dalam menangani krisis Covid-19. Pipin menyebut arahan Jokowi lebih banyak berisi keluh-kesah atas masalah di internal kabinet.

"Arahan itu lebih banyak berkeluh-kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," kata Pipin dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2020.

Pipin mengatakan sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi memantau hari demi hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis. Jika memiliki sense of crisis, Jokowi seharusnya berfokus mengawal kinerja menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. "Bukan malah berkeluh-kesah setelah berbulan-bulan diberikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?"

Menurut Pipin, beban masyarakat saat ini semakin tinggi. Masyarakat perlu solusi konkret dan perkembangan positif penanganan pandemi dan dampaknya.

Ia juga menilai teguran Jokowi itu menggambarkan rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Pipin menganggap, masalah seperti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan itu tak perlu diungkap kepada publik. "Kalau kerja menterinya enggak beres, silakan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ancem reshuffle," kata Pipin.

Advertising
Advertising

Pipin mengatakan kualitas pemimpin dilihat dari sikapnya terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam menangani krisis. Kata dia, pemimpin baik tak lupa mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam serta tidak mengklaimnya sebagai keberhasilan sendiri.

Sedangkan jika gagal, seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab atas kegagalan itu. Bukan menyalahkan orang lain atau anak buah. Pipin mengimbuhkan, dalam situasi krisis diperlukan pemimpin yang mampu menjadi nakhoda. "Bukan seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh-kesah seakan-akan bukan bagian dari masalah. Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," ucap Pipin.

Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya mengenai penanganan Covid-19. Ia mengatakan tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet. Teguran ini terungkap dari video pernyataan Jokowi dalam rapat paripurna kabinet pada 18 Juni lalu. Video itu diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad kemarin, 28 Juni 2020.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

Berita terkait

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

2 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

2 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

2 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

3 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

3 jam lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

4 jam lalu

Sederet Hal terkait Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Maju Pilgub 2024

Presiden Jokowi menyiratkan langkah Kapolda Jateng Ahmad Luthfi untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng tidak ada kaitan dengannya.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

4 jam lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

5 jam lalu

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

5 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya