TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju membuat terobosan untuk mengatasi pandemi COVID-19. "Sekali lagi, saya minta agar kita bekerja tidak linear. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu diharapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini, tidak datar-datar saja," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan agenda percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

Terobosan yang diminta Presiden adalah terobosan yang makin mendukung implementasi protokol kesehatan. "Saya minta menyiapkan suatu terobosan untuk sesuatu yang baru lagi, yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat agar betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang ada."

Rapat dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala lembaga negara dan berlangsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. "Bisa saja dilakukan dengan menambah personel dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi," kata Presiden.

Presiden meminta agar lebih banyak peralatan dan manajemen tenaga medis di sejumlah provinsi yang tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi. "Kalau tidak kita lakukan sesuatu dan masih datar seperti ini, ini tidak akan ada pergerakan yang signifikan."

Presiden Jokowi juga meminta ada pengawasan terhadap daerah-daerah yang sudah mulai masuk ke tahap normal baru. "Betul-betul dilalui baik itu prakondisi, 'timingnya' kapan, diberikan panduan, ada 'guidance' dari pusat sehingga mereka tidak salah, ada prakondisi, ada ketepatan 'timingnya'. Ketiga, mengenai prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberi panduan."

Jokowi meminta pentingnya pengendalian yang terintegrasi dan terpadu. Sehingga, semua kerja bisa efektif, tidak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri harus kita hilangkan. “Dukungan TNI-Polri untuk kedisiplinan di masyarakat, terutama di area-area publik yang berisiko kita harapkan betul-betul dijaga."