Johan Budi Minta Jokowi Tak Reshuffle Tito Karnavian
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Amirullah
Senin, 29 Juni 2020 12:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo menanggapi rencana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengirim surat teguran kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Teguran itu akan dilayangkan karena Yasonna dua kali tak menghadiri dua kali undangan Komisi II DPR untuk membahas Perpu Pilkada 2020.
Johan berkelakar agar Komisi II sekaligus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak me-reshuffle Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak di-reshuffle," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin, 29 Juni 2020.
Ucapan Johan disambut tawa dan tepuk tangan sejumlah anggota Komisi II. "Soalnya saya denger akan ada reshuffle," kata mantan juru bicara Presiden Jokowi di periode pertama ini.
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Ahad kemarin, 28 Juni.
Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
Adapun Johan Budi sebelumnya termasuk salah satu dari sejumlah anggota Komisi II DPR yang mengkritik absennya Menkumham dalam rapat kerja tersebut. Menurut Johan, persoalannya bukan pada wajib tidaknya Menkumham hadir, tetapi menyangkut komitmen pemerintah serta wibawa Komisi II.
"Kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan," ujar Johan.
Johan pun mengingatkan bahwa yang meminta penundaan pilkada serentak menjadi 9 Desember 2020 adalah pemerintah. Jika pemerintah tak berkomitmen, ia mengusulkan Komisi II bersikap tegas terkait penundaan pilkada itu.
"Nanti kalau tidak juga hadir, kalau lihat suratnya Pak Menkumham enggak mau hadir, apakah nanti ada keputusan soal penundaan 9 Desember tadi," ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini.
