TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengubah nama dan substansi hukum dari Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) jika ingin diteruskan pembahasannya. Bamsoet, sapaan Bambang, mengusulkan nama RUU diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Harus diubah dan kembali kepada tujuan awal dan kebutuhan hukum tentang tugas pembinaan ideologi Pancasila," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2020.

Bamsoet mengatakan pasal-pasal dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menimbulkan tafsir-tafsir hingga polemik dan penolakan publik juga harus dihapus. Menurut dia, jika diperlukan Badan Pengkajian MPR akan menyiapkan usulan perubahan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila itu.

Bamsoet mengatakan pimpinan MPR sepakat dengan sikap pemerintah menghentikan sementara pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dia mendorong pemerintah memanfaatkan penundaan ini untuk sosialisasi kepada publik perihal apa yang menjadi kebutuhan hukum bangsa Indonesia.

Menurut dia, MPR menilai yang sebenarnya dibutuhkan adalah undang-undang teknis yang mengatur cara negara melaksanakan fungsi sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan MPR.

"Bukan mengutak-atik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsensus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa," ujar dia.

Bamsoet mengimbuhkan, tak boleh ada keragu-raguan untuk urusan ideologi. Ia mengatakan perlu ketegasan sikap, jiwa patriot, dan nasionalisme yang teguh. "Untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme," kata Bamsoet.