Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan uji coba terhadap sepeda motor listrik Garansindo Electric Scooters ITS atau Gesits buatan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Istana Merdeka, Jakarta, 7 November 2018. Jokowi mengendarai sepeda motor listrik ini dengan perlahan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara dan kembali lagi ke Istana Merdeka. Tempo/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Pemenang lelang motor listrik dalam acara konser amal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan (MPR), M. Nuh, mengatakan ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia mengungkapkannya saat diwawancarai politikus Partai Berkarya, Vasco Ruseimy, yang diunggah di situs YouTube.
Nuh meminta agar Presiden Jokowi lebih sering turun ke jalan dan menemui masyarakat kecil untuk mendengarkan keluhan mereka di tengah wabah Covid-19 ini. Menurut Nuh, Jokowi sejatinya pernah berkunjung ke Jambi namun sebelum ada wabah Covid-19 dan ia tidak bisa melihatnya.
Saat ditanyakan harapannya terhadap Presiden Jokowi, Nuh mengatakan ingin berjumpa dengan mantan wali kota Solo itu. "Boleh, kalau (presiden) mau ketemu," katanya dikutip dari akun YouTube Vasco, Senin, 25 Mei 2020.
Nuh sempat menghebohkan publik setelah ia dinyatakan sebagai pemenang lelang motor listrik Jokowi seharga Rp 2,55 miliar. Belakangan diketahui jika Nuh hanyalah buruh bangunan dan tidak memiliki uang sebanyak itu.
Nuh mengaku tidak tahu acara konser yang ditontonnya di televisi merupakan program lelang. Ia mengira acara itu adalah program bagi-bagi hadiah dari Jokowi.
Ulahnya itu membuat sejumlah pihak menilai Nuh sukses melakukan 'prank' terhadap pemerintah. Polisi sempat mencari dan meminta keterangannya.
Belakangan anak pengusaha media Hary Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, menebus motor listrik Presiden Jokowi itu seharga Rp 2,55 miliar.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
