TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus memprotes komunikasi politik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merangkap Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Ihsan menilai BNBP kerap salah bicara mengenai penanganan Covid-19 sehingga menimbulkan kebingungan di publik.

"Dari sisi komunikasi politik sudah failed, enggak lolos BNPB sebagai Gugus Tugas," ujar Ihsan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII bersama BNPB hari ini, Selasa, 12 Mei 2020.

Ihsan menyinggung permasalahan rapid test Covid-19 di Bangli, Bali, menggunakan alat merek VivaDiag yang hasilnya banyak false positive (positif palsu).

Kemudian seorang dokter bernama Darmawan berbicara di media massa mewakili BNPB.

Menurut Ihsan, Darmawan mengatakan alat rapid test Covid-19 bermerek VivaDiag dijual oleh PT Kirana Jaya Lestari dan tidak valid hasilnya sehingga wajib dilaporkan ke polisi.

Di sisi lain, BNPB melalui websitenya merekomendasikan VivaDiag sebagai salah satu alat rapid test yang bisa dipercaya.

Meski begitu, ketika rekomendasi dipersoalkan BNPB malah melemparnya ke Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Ini tidak bisa Pak, enggak bisa seperti ini. Berbahaya. Yang mana lagi yang bisa dipercaya?" ucap politikus PDIP tersebut.

Ihsan juga mengkritik pernyataan Agus Wibowo, ketika itu Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB. Agus menyebut berita ihwal rapid test di Bangli hanya membikin heboh.

Ihsan menilai pernyataan Agus itu tak empatik dan tidak sensitif terhadap krisis di masyarakat.

Adapun komunikasi yang tak sinkron antara BNPB dan kementerian/lembaga, Ihsan mencontohkan, BNPB menyatakan tak dilibatkan dalam pembukaan fasilitas publik seperti mall dan sekolah dan kebijakan pengoperasian kembali transportasi umum.

"Satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat (mengenai penanganan Covid-19) adalah BNPB, oleh karena itu jangan sampai salah bicara," kata Ihsan.