TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 2,15 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penanganan darurat banjir dan tanah longsor di tujuh kabupaten.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengungkapkan rincian bantuan DSP yang diberikan, yakni Rp 500 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rp 500 juta untuk Pemerintah Kabupaten Luwu, Rp 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Enrekang.
“Kemudian masing-masing Rp 200 juta untuk Pemerintah Kabupaten Sidrap, Wajo dan Luwu Utara, serta masing-masing Rp 150 juta untuk Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Sinjai,” kata Muhari lewat keterangan tertulisnya, Senin, 6 Mei 2024.
Selain bantuan DSP, BNPB juga mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan tahap I yang meliputi 1 unit perahu karet dan mesin, 2 unit genset, 2 unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 200 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, 50 pcs kasur lipat, 200 paket hygiene kit, 200 lembar selimut, 200 lembar matras, 5 unit penjernih air dan 50 unit velbed.
Kemudian bantuan logistik dan peralatan tahap II meliputi 100 paket perlengkapan bayi, 500 paket pakaian perempuan dewasa, 500 paket pakaian pria dewasa, 500 paket sembako, 500 lembar selimut, 500 lembar matras, 500 lembar terpal, 500 dus air mineral, 300 lembar sarung, 5 unit lampu solar panel, 300 unit lampur air garam, 100 unit penjernih air dan 500 paket makanan siap saji.
BNPB juva mengirim 2 helikopter dan 1 pesawat caravan untuk membawa logistik serta melayani masyarakat terisolir dan evakuasi warga terdampak banjir di Sulawesi Selatan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan pengerahan alat angkut udara tambahan ini untuk memaksimalkan jangkauan distribusi logistik ke area yang terisolir.
“Ada helikopter dari TNI Angkatan Udara dan Polda Sulawesi Selatan yang telah beroperasi,” kata Suharyanto.
Suharyanto juga meminta pemerintah daerah yang terdampak untuk mengaktifkan posko utama, serta organisasi perangkatnya sebagai pusat pengendalian upaya tanggap darurat. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efisien sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Posko ini tentu menjadi sarana kita mengetahui secara berkala kebutuhan apa yang harus ditambahkan untuk masyarakat terdampak sesuai evaluasi dan hasil asesmen di lapangan, sehingga proses distribusi bantuan dapat berjalan dengan efisien,” kata dia.
Pilihan Editor: BNPB Kirim Helikopter dan Pesawat Caravan untuk Bantu Korban Banjir di Sulawesi Selatan
