Tim Hukum PDIP Tegaskan Hasto Tak Terlibat Suap Wahyu Setiawan

Reporter

Tempo.co

Jumat, 8 Mei 2020 19:41 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto seusai memenuhi panggilan Penyidik KPK di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Kasus tersebut juga menyeret nama tersangka Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Tim hukum PDIP mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka percakapan antara penyuap Wahyu Setiawan, Safeul Bahri, dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Berita tersebut tayang di situs Tempo.co dengan judul “Jaksa Buka Chat Hasto Kristiyanto dengan Penyuap Wahyu Setiawan” pada Kamis, 16 April 2020 pukul 17.19 WIB.

Tim yang terdiri dari beberapa pengacara seperti I Wayan Sudirta dan Maqdir Ismail ini menyebut judul pemberitaan tersebut tidak berimbang. Mereka menyebut dugaan perkara suap yang diinisiasi oleh Harun Masiku secara pribadi tidak dapat diasosiasikan dengan Hasto.

“Karena faktanya, tidak ada komunikasi aktif berupa perintah dari Hasto Kristiyanto kepada Saeful Bahri dkk dalam kaitannya dengan perkara suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan,” seperti dikutip dari hak jawab tim pengacara PDIP yang diterima redaksi Tempo.co pada Jumat, 8 Mei 2020.

Mereka pun meluruskan kalimat yang menyebut Hasto awalnya membantah ada chat antara dia dengan Saeful Bahri. Kalimat ini ada di paragraf keempat pemberitaan tersebut. Dalam berita Tempo.co, disebut setelah membantah Hasto akhirnya mengakui setelah jaksa membacakan BAP.

Advertising
Advertising

Tim pengacara menyebut kalimat tersebut seolah-olah menjadikan Hasto aktif dalam perkara suap antara Harun dengan Wahyu Setiawan. Padahal, kata tim pengacara, berdasarkan fakta persidangan Hasto meminta jaksa penuntut umum mengulangi pertanyaan dan bukan membantah.

Tim menyebut pemberitaan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik Hasto Kristiyanto dan PDIP secara kelembagaan.

Tim pengacara PDIP juga kembali menegaskan tidak pernah ada percakapan (chat) antara Hasto dengan Wahyu Setiawan. “Sehingga pemberitaan yang isinya seolah-olah keterlibatan aktif dari Hasto dalam perkara tersebut adalah tidak benar,” tulis tim pengacara.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

6 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

6 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

7 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

7 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

8 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

10 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

10 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

10 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

11 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya