KPU Sebut 270 Daerah Sudah Siap Laksanakan Pilkada 2020

Reporter

Antara

Minggu, 8 Maret 2020 07:01 WIB

Ketua KPU RI Arief Budiman memberikan sambutan saat acara penyerahan bantuan tali asih kepada ahli waris petugas Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan sebanyak 270 daerah sudah siap melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020. Kesiapan itu, kata Arief, berdasarkan tiga tolok ukur yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu setempat.

"Ada tiga yang harus disiapkan jelang pilkada hingga saat ini yakni regulasi, sumber daya manusia dan anggaran," kata Arief di Gedung Sutardjo, Universitas Jember, Jawa Timur, Sabtu, 7 Maret 2020.

Arief menjelaskan, tolak ukur pertama, yaitu regulasi, sudah selesai dilakukan oleh KPU RI. Kemudian untuk sumber daya manusia di 270 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, dipastikan tidak ada masalah.

Ia menyebut hanya ada satu hingga dua daerah yang tidak memiliki kepala sub bagian atau sekretariat lainnya, namun secara umum tidak menjadi kendala dalam mempersiapkan pilkada di daerah setempat.

"Selain itu, kami juga memastikan bahwa anggaran pilkada di 270 daerah sudah siap dan seluruhnya sudah menandatangani naskah hibah perjanjian daerah (NPHD), bahkan sebagian besar anggarannya sudah dicairkan pada tahun 2019," kata Arief.

Meski begitu, Arief mengatakan memang ada beberapa daerah yang terlambat mencairkan anggarannya pada 2020. Namun hal tersebut bisa segera diatasi dengan cara melakukan supervisi atau kunjungan ke daerah tersebut sehingga akhirnya anggaran itu bisa dicairkan.

"Ada satu daerah di Papua yang sangat terlambat mencairkan anggaran pilkada yakni di Waropen, Papua, namun setelah kami kunjungan kesana, akhirnya dicairkan," kata Arief.

Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Pesta demokrasi serentak itu akan diikuti oleh sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dengan sudah siapnya tiga tolak ukur itu, Arief mengatakan tahapan selanjutnya yang sedang berjalan adalah rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang sejauh ini tidak memiliki kendala. "PPK dan PPS sudah akan bekerja dalam waktu dekat seperti melakukan pemutakhiran data pemilih, kemudian melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan," ujarnya.

Berdasarkan data KPU RI, sebanyak 179 pasangan bakal calon perseorangan di daerah telah mendaftar ke KPU dan akan mengikuti verifikasi administrasi dan faktual.

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

5 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

6 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

6 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

7 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

7 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

10 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

13 jam lalu

Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

Teguh Prakosa akan menyerahkan syarat pendaftaran tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP Kota Solo pada 18 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

21 jam lalu

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

Putri mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Wina Sukowati, menggelar silaturahmi bersama Sahabat Buruh Sragen. MInta dukungan buat Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya