TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggandeng sejumlah kementerian untuk membangun platform data siswa terintegrasi untuk efektivitas penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Bahkan Kemendikbud akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk kebutuhan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data mereka.

"Maka mestinya dengan data siswa yang akurat, dengan NIK yang akurat, maka tidak bisa lagi terjadi inflasi jumlah siswa," kata Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, usai rapat koordinasi tingkat menteri, yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Maret 2020.

Sistem data pokok pendidikan (Dapodik) selama ini memang menjadi salah satu kunci penyaluran dana pendidikan ke daerah. Agus mengatakan tak ingin ada lagi jumlah peserta didik yang tak sesuai di Dapodik, yang membuat penyaluran dana lebih efektif.

"Tadi disampaikan (Kemendikbud) sedang membangun integrated platform, untuk mendata berbagai komponen, yaitu, siswa, infrastruktur, dan guru setidaknya," kata Agus.

Platform terintegrasi ini ditargetkan rampung pada 2021. Keberadaan sistem baru yang lebih terintegrasi tersebut diharapkan mampu membuat mekanisme penyaluran dana atau channeling fund mechanism akan semakin baik.

"Intinya bahwa anggaran pendidikan harus betul-betul berdampak pada peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) kita khususnya di bidang pendidikan. Saya kira itu," kata Agus.