Jokowi Sebut Negosiasi Pemulangan WNI di Jepang Tak Mudah

Rabu, 26 Februari 2020 14:23 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan pengarahan seusai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat, 21 Februari 2020. Presiden menyerahkan 41 SK Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negosiasi dengan pemerintah Jepang untuk pemulangan 69 warga negara Indonesia (WNI) yang masih terjebak di kapal pesiar Diamond Princess, masih berlangsung. Jokowi mengakui negosiasi yang berlangsung tidak mudah.

"Tidak segampang itu diplomasi negoisasi. Tapi kita akan berusaha secepat cepatnya untuk negoisasi ini," kata Jokowi saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Februari 2020.

Meski begitu, Jokowi enggan menjelaskan lebih detail terkait hambatan dalam negosiasi tersebut. Ia menyerahkan hal itu pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Jokowi pun meminta agar semua pihak bersabar. Saat ini, kata dia, pemerintah masih merampungkan satu per satu evakuasi.

Pemerintah kini mendahulukan evakuasi terhadap 188 WNI di Kapal World Dream. Mereka rencananya akan dibawa ke Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu untuk menjalani observasi.

Advertising
Advertising

"Yang ini (WNI di World Dream) saja belum sampai di Pulau Sebaru. Nanti kalau udah sampai, ditata, kita menyiapkan yang ini (WNI di Diamond Princess) lagi," kata Jokowi.

Hingga saat ini, WNI yang terjebak di Kapal Pesiar Diamond Princess masih menunggu kepastian kepulangan mereka. Di atas kapal yang berlabuh di Yokohama, Jepang itu, 78 WNI yang menjadi kru kapal satu per satu terpapar Virus Corona atau COVID-19. Kabar terakhir, dikabarkan ada 9 WNI yang terpapar dan harus dirawat di Rumah Sakit Jepang. Mereka dipastikan tak bisa dievakuasi dalam kondisi sakit.

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

16 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

26 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya