KPK Undur Pemeriksaan Ketua KPU Gara-gara Banjir

Rabu, 26 Februari 2020 08:20 WIB

Sejumlah kendaraan menerobos banjir yang merendam di jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, 25 Februari 2020. Intensitas hujan tinggi sejak dini hari membuat jalanan ini banjir setinggi 50 cm. Banjir ini juga membuat kemacetan di jalan Daan Mogot. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengundur pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggotanya Evi Novida Ginting. Mereka urung diperiksa karena banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Selasa, 25 Februari 2020. "Hari ini (kemarin) cuaca tidak bersahabat, sehingga para saksi dan penyidik sepakat untuk menjadwalkan ulang," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Tak cuma komisioner KPU, KPK juga batal memeriksa anggota DPR Riezky Aprilia. Penyebabnya sama, yakni banjir.

Semula, ketiga saksi ini akan diperiksa dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, kader PDIP Saeful Bahri. Semua saksi sudah pernah diperiksa dalam kasus ini. Ini merupakan panggilan kedua untuk mereka.

Ali mengatakan penyidik akan memanggil ulang para saksi. Namun, ia mengatakan tanggal pastinya belum ditentukan. "Nanti kami sampaikan."

Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka penerima suap, yakni bekas anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan dua kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.

Advertising
Advertising

KPK menyangka Harun melalui Saeful memberikan janji suap Rp 900 juta kepada Wahyu. Suap diduga diberikan agar Wahyu memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.

Kasus bermula ketika caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I Nazaruddin Kiemas meninggal. PDIP ingin suara yang diperoleh Nazaruddin dialihkan kepada Harun. Namun, KPU menetapkan caleg lainnya Riezky Aprilia.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Banjir Rob Pesisir Semarang 3 Hari Terakhir, Tanggul Satu Meter Tak Ada Artinya

3 jam lalu

Banjir Rob Pesisir Semarang 3 Hari Terakhir, Tanggul Satu Meter Tak Ada Artinya

Banjir karena rob merendam sejumlah titik di pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah, sepanjang tiga hari terakhir.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

3 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

5 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

5 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

5 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

5 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

6 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

6 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

7 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya