TEMPO.CO, Jakarta - Pengusul Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga mengatakan perilaku seks masokisme diatur oleh negara karena dinilai menyimpang dari nilai agama, sosial, dan budaya.

Salah satu pengusul dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengatakan perilaku seksual masokisme patut diwaspadai oleh keluarga Indonesia. "Karena akan berdampak mengikis nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya, serta dapat merusak kondisi psikososial anggota keluarga," kata Ledia melalui siaran pers pada Kamis, 20 Februari 2020.

Selain Ledia, RUU ini juga diusulkan oleh empat orang lainnya yakni Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional.

Ledia menjelaskan, sadisme, masokisme, homoseksual, dan inses merupakan bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang secara umum diketahui membahayakan, melukai fisik dan psikologis, bahkan dapat menyebabkan kematian anggota keluarga.

Itu sebabnya, kata Ledia, RUU ini mengatur kewajiban melapor bagi keluarga yang mengalami kondisi penyimpangan seksual seperti masokisme di dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan agar para korban penyimpangan seksual berani melapor kepada Badan terkait untuk mendapatkan pelindungan dan bantuan rehabilitasi keluarga.

"Layanan rehabilitasi keluarga ini disediakan oleh pemerintah, mudah diakses oleh keluarga yang membutuhkan serta disyaratkan agar Pusat Layanan Ketahanan Keluarga ini harus menyimpan rahasia Keluarga yang dilayani," ujarnya.