Jokowi Tak Pulangkan ISIS Eks WNI, Komnas HAM: Terlalu Dini

Reporter

Fikri Arigi

Jumat, 14 Februari 2020 06:00 WIB

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al Rahab berbicara kepada awak media terkait kasus pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua, di kantornya, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi telah memutuskan 600-an anggota ISIS eks WNI tak akan dijemput pulang, namun Komnas HAM berpendapat lain.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan mereka harus menjalani proses hukum akan perbuatan mereka bergabung dengan ISIS.

Itu sebabnya, Amir mengatakan persoalan pulang atau tidaknya ISIS eks WNI yang ramai dibahas publik, termasuk memancing Presiden Jokowi memberikan pernyataannya, terlalu dini untuk diputuskan.

"Karena belum ada kepastian proses hukum bagi mereka, nah di situ kita bicara hak asasi manusia," kata Amir kepada Tempo ketika ditemui di Margonda, Depok, pada Kamis lalu, 13 Februari 2020.

Menurut dia, langkah hukum harus dilakukan oleh pemerintah karena ISIS merupakan jaringan teror yang secara internasional sudah diakui sebagai kejahatan.

Advertising
Advertising

Di sisi lain sejauh ini diskusi yang berkembang menimbulkan kesan bahwa eks ISIS akan dibawa pulang tanpa persiapan dan bisa dibebaskan begitu sampai ke Tanah Air.

"Yang terbangun di Indonesia hari ini apa? Seakan-akan mereka mau dibawa pulang seperti orang habis jalan-jalan di luar negeri terus pulang."

Indonesia sebagai negara anggota Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa, Amir berpendapat, harus menentukan apakah mereka akan diadili dengan hukum nasional atau internasional.

Amir berpendapat bahwa hukum Indonesia bisa digunakan bagi 600-an orang ISIS asal Indonesia itu tapi terbatas dalam lingkup geografis.

Eks ISIS asal Indonesia perlu dibawa pulang terlebih dulu untuk kemudian diadili di dalam negeri.

Meski bukan lagi WNI, mereka berhak untuk mengajukkan diri untuk meminta status kewarganegaraan.

Pilihan kedua, menggunakan hukum internasional.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendorong ke forum internasional untuk membuat tribunal (pengadilan) internasional terhadap seluruh eks anggota ISIS.

Amir menyarankan Pemerintah Indonesia proaktif mendorong mekanisme ini. "Siapkan konsep itu, dorong di forum internasional sehingga Indonesia muncul sebagai champion dalam rangka mengatasi kejahatan teroris."

Berita terkait

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

7 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

7 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

7 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

9 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

10 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

11 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

11 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

11 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

12 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

12 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya